alexametrics

Terdampak Pandemi, Persentase Penduduk Miskin Naik

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Rapat paripurna digelar di kantor DPRD Kabupaten Wonosobo (22/3/2021).  Agendanya, membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo tahun 2020. LKPJ dibacakan Bupati Afif Nurhidayat.

Afif menyebutkan LKPJ 2020 ini secara umum capaian pembangunan tidak lepas dari dampak bencana Covid-19. Bahkan secara nasional pandemi sangat  berdampak pada hasil capaian pembangunan makro. Hal tersebut bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonosobo berdasarkan harga konstan (ADHK) pada tahun 2019 sebesar Rp 13,79 triliun menurun menjadi Rp 13,56 triliun di tahun 2020.

Sedangkan berdasarkan harga berlaku (ADHB) pada 2019 sebesar Rp 18,85 triliun sedikit meningkat menjadi Rp 18,86 triliun pada tahun 2020. Namun perekonomian Kabupaten Wonosob mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. “Penurunan ini jelas berdampak secara menyeluruh ke berbagai sektor,” jelasnya.

Meski begitu, sektor pertanian masih menjadi unggulan penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Wonosobo dengan nilai Rp 5,85 triliun pada tahun 2020 atau tumbuh 6,77 persen. Disusul industri pengolahan dengan nilai Rp 3,4 triliun atau tumbuh 2,45 persen.

Baca juga:  Sayangkan Anggaran Lingkungan hanya Rp 16,7 M

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo menurun hingga -1,66%. Tetapi angka tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun sebesar -2,07% atau di Jawa Tengah yang menurun hingga -3,34%.

Pandemi Covid-19 juga berdampak buruk pada sektor lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Wonosobo sebelumnya memiliki tren yang cenderung menurun dari tahun 2017-2019. Namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka ini mengalami kenaikan menjadi 5,37 persen.

Tingkat pengangguran terbuka tersebut didominasi oleh penganggur pada tingkat SD, tidak tamat SD dan bahkan belum pernah sekolah. “Hal tersebut disebabkan selama masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat utamanya pekerja lepas yang kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

Padahal dalam dua tahun terakhir terakhir, Kabupaten Wonosobo sudah terlepas dari predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo menurun menjadi 16,63 persen. Tetapi pada 2020 kembali meningkat menjadi 17,36 persen di tahun 2020.

Baca juga:  Dua Rumah Rusak Terkena Longsor

“Dan angka tersebut masih berada jauh di angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan angka 11,41 persen,” ungkapnya.

Persoalan kemiskinan bukan sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahannya.

Jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan. Mulai dari 4,02 pada tahun 2016 menjadi 2,42 pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan, gap antara garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih tinggi. Sehingga memerlukan usaha yang keras untuk dapat menaikkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin melampaui garis kemiskinan.

Baca juga:  Komisi A DPRD Kendal Sidak Tower BTS

Capaian pembangunan kualitas hidup manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM). Secara umum IPM Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan dari 68,27 di tahun 2019 menjadi 68,22 di tahun 2020. Walaupun angka beberapa komponen pendukung IPM cenderung naik. Angka harapan hidup naik menjadi 71,82. Artinya anak yang lahir di tahun 2020 akan dapat bertahan hidup sampai umur 71-72 tahun. Sedangkan angka harapan lama sekolah naik menjadi 11,75. Artinya anak berumur 7 tahun yang masuk sekolah formal pada tahun 2020 memiliki harapan dapat sekolah hingga jenjang SMA.

Komponen lain seperti angka rata-rata sekolah naik menjadi 6,81. Sementara pengeluaran per kapita turun menjadi Rp 10,621 juta.”Memang masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Maka kita semua perlu menyelesaikan persoalan tersebut dengan optimistis,” pungkasnya. LPKJ tersebut  tidak mendapat sanggahan dari anggota DPRD. (git/adv/lis)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya