alexametrics

Komisi A Terima Audiensi Sengketa Tanah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Komisi A kembali menerima audiensi dari pengurus Karang Taruna Kembang Langit Kelurahan Wadaslintang. Mereka mempertanyakan status tanah banda desa yang digunakan untuk Koperasi Unit Desa (KUD) seluas 2000 meter persegi.

Hasil klarifikasi dengan pihak-pihak terkait diketahui bahwa pada 1989 memang sudah ada proses jual beli tanah banda desa tersebut. Tanah dibeli oleh pihak KUD Gemah Ripah dengan nominal Rp 4 juta setelah melalui musyawarah Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Hasil pembayaran penjualan tanah banda desa tersebut digunakan untuk pembangunan los pasar oleh KUD dan sebagian digunakan untuk pembelian seperangkat gamelan. “Proses jual beli tersebut hanya terhenti di tingkat desa dan hanya mengetahui Kecamatan Wadaslintang,” katanya.

Baca juga:  Ditinggal Tarawih, Rumah Nenek Nurimah Dibobol

Sementara peraturan waktu itu, proses pengalihan hak atas tanah desa harus mendapatkan persetujuan bupati. Sehingga meskipun secara de facto proses jual beli itu terjadi dengan pembayaran yang dicicil oleh pihak KUD Gemah Ripah tetapi secara de jure proses jual beli tersebut belum sah secara hukum.

Terlebih setelah keluarnya Permendagri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Status Desa Wadaslintang telah berubah status menjadi kelurahan. Maka secara otomatis tanah banda desa dengan nomor persil 120.D.V seluas 2000 meter persegi masih terintegrasi dengan banda desa tersebut yang luas keseluruhan 1,6 hektare.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro meminta agar permasalahan aset daerah tersebut dapat terurai dan terselesaikan dengan baik. “Jangan sampai masalah aset daerah menjadi masalah warisan dari tahin ke tahun tanpa ada penyelesaian,” terangnya.

Baca juga:  Dewan Ingatkan Jalankan PPKM Tegas dengan Sanksi

Karena itu Suwondo menegaskan kepada Camat Wadaslintang Mitro Sambodo untuk memfasilitasi pertemuan KUD Gemah Ripah dengan Karang Taruna Kembang Langit. Hal itu untuk menyamakan persepsi dan mencari titik temu tentang permasalahan tersebut. Ia juga meminta agar Bagian Aset BPPKAD untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merumuskan tawaran solusi permanen. Sehingga permasalahan tersebut bisa segera dituntaskan.

“Sebagai tindak lanjut hal tersebut Komisi A akan mempertemukan kembali pihak-pihak terkait guna mencari jalan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak,” jelasnya. (git/ton/bas)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya