alexametrics

Fokus Selesaikan Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi Covid-19

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Wonosobo – Sidang paripurna DPRD Kabupaten Wonosobo digelar Senin (24/8/2020). Dengan pembahasan penetapan KUAPPAS. Pada sidang tersebut, DPRD minta Pemkab Wonosobo fokus menyelesaikan proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

“Ada beberapa prioritas yang harus segera Pemkab selesaikan, mengingat proses penetapan anggaran perubahan telah ditetapkan,” terang anggota DPRD Fraksi Gerindra Suradi Romelan dalam pembacaan notulensi hasil rapat.

Pihaknya menyepakati hasil anggaran penetapan untuk tahun 2021. Namun pihaknya tetap meminta Pemkab lebih serius untuk menyelesaikan persoalan prioritas di Kabupaten Wonosobo.

“Kami mengapresiasi dengan gerak bupati dalam menangani Covid di Wonosobo. Tapi masih perlu diperhatikan soal pemulihan pasca-pandemi ini berlangsung. Tampaknya belum ada kebijakan jelas yang mengarah ke sana,” terangnya.

Baca juga:  DPRD Kabupaten Magelang Sampaikan Rekomendasi LKPj Bupati 2020

Hal itu bisa dilihat dari keseriusan Pemkab dalam mengatasi persoalan ekonomi yang sempat tersendat. Seperti terhentinya wisata, turunnya harga hasil pertanian dan pembelian produk UMKM. “Harus ada intervensi dari pemkab untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Fraksi Gerindra mempertanyakan pembelian beras bukan dari petani lokal. Justru beras untuk bantuan pangan selama pandemi ini banyak diperoleh dari luar kota. “Kenapa Pemkab harus mengambil produk beras dari daerah lain? Apakah  di Kabupaten Wonosobo tidak ada yang melakukan produksi beras. Sehingga  harus mengambil produk dari daerah lain, sedangkan kualitas produksi beras kita lebih bagus daripada kualitas kabupaten lainnya?” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagyo menjelaskan jika pendapatan daerah, direncanakan sebesar Rp 1,870 triliun. Namun dengan komposisi pendapatan dan belanja daerah tersebut, masih terdapat defisit anggaran sejumlah Rp156,703 miliar.

Baca juga:  Gua Kreo Dibuka, Pengunjung Dibatasi 200 Orang

Sementara dari perhitungan KUPA PPAS Perubahan tahun 2020 di atas, direncanakan ada kebutuhan atau rencana penambahan belanja tidak langsung sebesar Rp 21,348 miliar. Itu saja sudah dilakukan untuk menutup kekurangan pembiayaan yang belum dikeluarkan.

Kekurangan tersebut menurut pihak eksekutif untuk menutup kekurangan pembayaran askes PNS, tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru,  hibah, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, insentif pemungutan pajak dan retribusi, bantuan keuangan desa.

“Belum lagi untuk tambahan BTT, terdiri dari BTT awal sebesar Rp 3 miliar dan tambahan BTT setelah penyesuaian pendapatan sebesar Rp8,745 miliar. Sehingga total berjumlah Rp11,745 miliar,” pungkasnya. (git/lis/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya