Perkuat Pendidikan Karakter Anak Bangsa

367
Muh Zen Adv. (MIFTAHUL A’LA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Muh Zen Adv. (MIFTAHUL A’LA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Persoalan pendidikan karakter menjadi tantangan utama dan serius yang harus segera diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar, dengan langkah nyata, terstruktur dan masif. Sektor pendidikan merupakan urusan wajib yang harus menjadi perhatian serius.

Masih banyak masalah yang menimpa generasi muda. Mulai dari kekerasan terhadap anak, tawuran antarsekolah, ekploitasi anak, bullying, pornografi, narkoba, perilaku radikal bahkan terorisme serta memudarnya budi pekerti. “Semua itu bukti nyata hari ini, masih terjadi pada anak-anak kita, sebagai generasi masa depan bangsa ini. Jadi pendidikan karakter harus diperkuat, terutama era menteri baru yang juga masih muda,” kata Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv.

Ia menambahkan, pendidikan merupakan urusan wajib yang harus menjadi perhatian serius. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan bisa membangun bangsa. “Semua itu tantangan besar yang harus diselesaikan segera, karena masih banyak persoalan di dunia pendidikan,” ujarnya.

Zen menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Nasional. Konsistensi ini harus dilakukan agar tidak ada stigma ganti menteri ganti kurikulum, ganti buku ajar yang tidak terseleksi dengan baik dan benar, tidak memenuhi kriteria padagogi serta terdapat kesalahan-kesalahan dalam proses percetakan masih sering terjadi. Semua ini disebabkan karena Negara belum mampu mengambil penuh buku ajar dasar dengan produksi percetakan negara. Akhirnya biaya beli buku ajar menjadi mahal dikarenakan adanya pembiaran penerbit secara komersil memproduksi buku. “Mestinya buku-buku penerbit itu hanya sebagai tambahan pengetahuan saja. Apalagi selama ini, miskin alat peraga dan multimedia yang disebabkan karena faktor biaya,” tambahnya.

Politisi PKB ini menambahkan data kementerian 2018, masih terdapat 25 persen guru dari total 3,9 juta guru yang non kualifikasi akademik (SI/D4) pada semua jenjang pendidikan. Sebagaimana amanat UU Sisdiknas. Masih terdapat 52 persen belum memiliki Sertifikasi Pendidik, termasuk program inpassing bagi guru-guru non ASN (swasta). Padahal program ini sudah hampir 20 tahun berjalan, justru semakin tersendat dengan berbagai persyaratan yang memberatkan guru-guru. Hal itu, karena aturannya yang selalu berubah-ubah. Hal inilah yang mengakibatkan kesejahteraan dan profesionalisme antarsesama guru masih njomplang. “Persoalan itu juga harus diperhatikan dan dicarikan solusi konkret, agar keberadaan guru semakin maksimal. Sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi muda,” tambahnya. (fth/ida)