alexametrics

Bentuk Tim Khusus Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pabrik Sidoagung

DPRD Kabupaten Magelang Fasilitasi Unjuk Rasa Gerakan Pemuda Kabah (GPK)

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID,  RIBUAN anggota Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Aliansi Tepi Barat menggelar aksi unjuk rasa di Komplek Pemkab Magelang. Mereka menuntut penegakan aturan terkait proses perizinan Pabrik Sidoagung Farm di Tempuran Kabupaten Magelang.

Massa yang datang dengan konvoi kendaraan roda dua langsung menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Magelang. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto beserta jajaran pimpinan.

 TERTIB : Para pendemo dari GPK Aliansi Tepi Barat saat datang di kompleks Pemkab Magelang. (IST)

TERTIB : Para pendemo dari GPK Aliansi Tepi Barat saat datang di kompleks Pemkab Magelang. (IST)

Dalam kesempatan itu, Koordinator Aksi Pujiyanto menyoal beroperasinya PT Sidoagung Farm yang dinilai melanggar peraturan. Pabrik dinilai menimbulkan dampak polusi dan limbah bagi lingkungan. GPK menuntut supaya proses izin ditinjau ulang kembali dan menghentikan produksi pakan ternak. “Banyak masalah yang ada di Kabupaten Magelang terkait pelanggaran aturan dan perda. Kami tidak menolak investor masuk, tapi aturan tetap tolong ditaati,” katanya.

Baca juga:  Dicabut dan Diinjak-Injak Pendemo, Taman di Jalan Pahlawan Rusak Parah

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah terkait persoalan pabrik Sidoagung Farm. Mulai dari audiensi dengan warga terdampak dan melakukan kunjungan ke lapangan. “Kami mendorong supaya Pemkab Magelang responsif terhadap persoalan ini. Harus ada kepastian hukum yang jelas terhadap kegiatan PT Sidoagung Farm,” kata dia.

Pemerintah, kata dia, harus hadir dalam menyelesaikan setiap persoalan di masyarakat. Dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Menurutnya, PT Sidoagung Farm sejatinya telah mengantongi izin lewat Online Single Submission (OSS). OSS merupakan amanat PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Sistem.

Terkait persolaan penyebab dampak polusi, kata dia, pihaknya sudah mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk segera melakukan proses turun ke lapangan. Jika memang izin lingkungan belum bisa diterbitkan maka harus segera difasilitasi. “Saya sudah dorong difasilitasi, jika memang tidak bisa diproses ya diberikan kepastian hukum. Jangan digantung, masyarakat jadi korban, investor juga,” kata dia.

Baca juga:  Tuntut Transparansi Dana Desa, Warga Pacar Geruduk Balai Desa

Pemerintah, kata dia, harus berada di tengah. Tidak memihak. Kemudian harus mendasari aturan yang berlaku. (adv)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya