Polemik Anggaran Temui Jalan Buntu

Dewan Akan Undang Bawaslu

168
H Fahrudin Bisri Slamet
H Fahrudin Bisri Slamet

RADARSEMARANG.ID, DEMAK – DPRD Demak akan mengundang Bawaslu dan Pemkab Demak untuk membahas terkait dengan kebutuhan anggaran pengawasan pilkada 2020. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Demak, H Fahrudin Bisri Slamet kemarin.

Menurutnya, DPRD akan mencoba menjembatani kebutuhan Bawaslu tersebut sehingga masalah kekurangan anggaran pengawasan tidak berlarut larut. “Kita akan undang Bawaslu dan pihak terkait, utamanya tim anggaran  dalam waktu dekat ini. Kita minta Bawaslu untuk memaparkan kebutuhan anggarannya,” kata Slamet.

Menurutnya, ada kemungkinan anggaran untuk Bawaslu bertambah serta adapula kemungkinan anggaran yang ada untuk di rasionalisasi. “Kita lihat paparan anggarannya nanti seperti apa. Jika memang anggaran tersebut sebagai kebutuhan mengapa tidak dinaikkan. Sebaliknya, kalau memang tidak dibutuhkan ya bisa dirasionalisasi,” ujarnya.

Slamet menambahkan, pihaknya akan melihat persoalan Bawaslu sebagai sesuatu yang segera diselesaikan. Sebab, pilkada adalah masalah penting untuk diakomodir. “Dua Minggu lalu sebetulnya kita sudah bertemu dengan Bawaslu dan kita minta rincian anggarannya seperti apa. Tapi, kita belum lihat besarannya. Nanti minta dipaparkan agar lebih jelas kebutuhannya,” kata Slamet.

Seperti diketahui, Bawaslu hingga kini belum mau menandatangani naskah perjanjian pengelolaan dana hibah pengawasan pilkada lantaran dengan alasan tidak diajak membahas bersama masalah kebutuhan anggaran tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu telah mengusulkan anggaran pengawasan sebesar Rp 12,7 miliar ke Pemkab Demak. Dalam perkembangannya, Bawaslu hanya dianggarkan Rp 5.045.000.000 dan hendak ditambah menjadi Rp 5,3 miliar. Meski demikian, Bawaslu tidak bergeming dan tetap ingin dilibatkan dalam pembahasan anggaran.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Khoirul Saleh menyampaikan, usulan anggaran Bawaslu sebelumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan. “Kita hanya ingin dilibatkan dalam pembahasan anggaran. Itu perintah peraturan yang berlaku. Nanti kita paparkan,”kata Khoirul. Menurutnya, jika anggaran hanya Rp 5 miliar, ia menilai hal itu sangat kurang dan hanya cukup untuk membiayai honor petugas. “Padahal, kita ingin pilkada lebih berkualitas,” ujar dia. (hib/bas)