alexametrics

Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Laporan Paripurna Persetujuan LPP APBD 2018

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Gubernur Jawa tengah telah selesai melakukan evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2018. Kemudian, kemarin telah dilaksanakan rapat Paripurna Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 di Gedung DPRD Kabupaten Magelang.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno MM. Dihadiri juga oleh Wakil Bupati Magelang Edy Cahyana di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Magelang. Persetujuan disahkan dengan penandatangan persetujuan oleh pimpinan DPRD yang langsung disampaikan kepada wakil bupati dan disaksikan oleh para anggota DPRD dan Forkopimda serta pejabat SKPD Kabupaten Magelang.

Lebih lanjut wakil bupati mengatakan, dalam raperda tersebut secara garis besar realisasi APBD Kab Magelang TA 2018 setelah diaudit BPK adalah sebagai berikut: Realisasi pendapatan Rp 2.302.190.543.616 dari anggaran sebesar Rp 2.366.508483.200. Artinya kurang target sebesar Rp 64.317.939.584 atau terealisasi sebesar 97,28% dari yang dianggarkan Pemerintah.

Baca juga:  Bank Jateng Perlu Terapkan Digitalisasi dan Sinergi BUMD

Untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 1.957.114.127.802,00 dari anggaran sebesar Rp 2.244.964.665.885. Artinya kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp 287.850.538.083,00 atau sebesar 87,18%. Realisasi transfer sebesar Rp 529.426.433.367dari anggaran sebesar Rp 530.493.197.609, artinya kurang dari target sebesar Rp 1.066.764.242,00 atau 99,8%. Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp 406.686.998.635 kurang Rp 2.262.381.659 atau 99,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 408.949.380.294. Sisa lebih perhitungan APBD atau silpa tahun anggaran 2018 Rp 222.336.981.082. Maka selanjutnya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Sementara dilaporkan oleh badan anggaran DPRD tentang raperda pelaksanaan APBD TA 2018 dan memberikan catatan antara lain : Pada prinsipnya DPRD dapat menyetujui dan dapat di tetapkan menjadi peraturan daerah. Pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunnya tidak sekadar aktivitas rutin untuk menghitung realisasi APBD saja namun untuk menelaah sejauhmana derajat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Bupati diminta bersungguh-sungguh menindak lanjuti hasil evaluasi gubernur sehingga pelaksanaan APBD TA 2019 menjadi lebih baik. (adv)

Baca juga:  DPRD Wonosobo Kaji Usulan Raperda dari Eksekutif

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya