Pemkot Semarang Terbaik sebagai Pengelola Pengaduan Publik

Terima Penghargaan Anggakara Birawa

484
CAPAIAN BERGERAK BERSAMA: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menerima penghargaan Anggakara Birawa dari MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta Senin (9/12) lalu. (Diskominfo Kota Semarang)
CAPAIAN BERGERAK BERSAMA: Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat menerima penghargaan Anggakara Birawa dari MenPAN-RB Tjahjo Kumolo di Jakarta Senin (9/12) lalu. (Diskominfo Kota Semarang)

RADARSEMARANG.ID,  JAKARTA –Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Trjahjo Kumolo. Atas inovasi dan konsistensinya dalam mengelola pelayanan publik. Dalam hal ini aplikasi Lapor Hendi.

Pemkot Semarang merupakan salah satu dari 10 instansi dan tiga unit pelaksana pelayanan (UPP) penerima piala Anggakara Birawa. Penghargaan ini merupakan puncak dari Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, aplikasi Lapor Hendi merupakan terobosan Pemkot Semarang yang sejalan dengan semangat reformasi. Di mana pihaknya membuka seluas-luasnya ruang komunikasi maupun kritik masyarakat kepada pemerintah.

Hendi, sapaan akrabnya, mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan KemenPAN-RB. Baginya, semua capaian tersebut merupakan hasil dari konsep pembangunan ‘Bergerak Bersama’ yang telah diterapkannya, selama memimpin Kota Semarang. “Terimakasih kepada sedulur-sedulur Semarang. Peran masyarakat sangat luar biasa dalam membangun kota kita. Semarang mendapatkan apresiasi dari KemenPAN-RB sebagai Top instansi pemerintah penyelenggara pengaduan pelayanan publik. Kami akan terus membuka kanal komunikasi dengan masyarakat,” ujar Hendi.

Sementara Menteri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi harus sampai ke jantung. Di mana salah satunya diwujudkan melalui pengaduan. Pengaduan yang cepat tanggap, cepat direspon, cepat ditindaklanjuti. “Berbagai keluhan masyarakat harus cepat ditindaklanjuti dengan berbagai perbaikan,” ujar Menteri Tjahjo dalam acara penyerahan penghargaan Top Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2019 di Jakarta Senin (9/12).

Dalam menanggapi keluhan masyarakat, kuncinya adalah kecepatan. Pemerintah harus dapat merespon dengan cepat yang menjadi aspirasi masyarakat. Sekecil apapun itu. “Instansi pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memuaskan masyarakat,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan bahwa ASN harus berani mengeluarkan beragam inovasi untuk memuaskan publik. Sehingga masyarakat mau berperan dan berpartisipasi. “Kuncinya, pemerintah harus melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo juga mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan. Menurutnya, meraih penghargaan tentunya merupakan kebanggaan dan harus menjadi legacy. Ke depannya diharapkan selalu lahir top pengelolaan pengaduan pelayanan publik walaupun bukan lewat kompetisi. “Tidak usah malu untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi yang telah baik,” ungkapnya.

Selain untuk mendorong kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik, kompetisi ini juga diharapkan dapat melahirkan model-model yang dapat dijadikan contoh dalam mendukung prioritas partisipasi publik. Sesuai dengan RPJM kedua.

Sekretaris Kementerian PAN-RB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan, dalam RPJM Pertama tahun 2014-2019, prioritas dari pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah keterhubungan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Sedangkan pada RPJM kedua tahun 2020-2024, peningkatan partisipasi publik menjadi prioritas utama. “Diharapkan akhir tahun 2024, kita telah memiliki pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi untuk menjadi dasar kuat dalam perumusan kebijakan publik,” jelas Atmaji.

Kompetisi ini memperlihatkan instansi dan UPP yang telah mengimplementasikan amanat dari UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PANRB Nomor 76 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Dengan adanya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, maka tersedia ruang berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat.

Melalui sistem ini, maka seluruh pengaduan pelayanan publik akan saling terhubung dengan instansi penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berdampak bagi penyelesaian masalah secara komprehensif. “Sehingga berbagai pengaduan tersebut dapat dijadikan dasar kebijakan publik yang sesuai dengan aspirasi masyarakat,” lanjut Atmaji.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa menegaskan bahwa kompetisi ini untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik.

“Untuk membangunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi partisipatif. Pemanfaatan untuk perbaikan berkelanjutan. Serta mewujudkan manajemen pengetahuan dalam penyelenggaran pelayanan publik,” jelas Diah.

Kompetisi yang diadakan untuk kedua kalinya ini bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI, dan USAID-CEGAH. Adanya kompetisi ini pula didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 310 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019.

Penetapan 10 instansi terbaik dan 3 UPP terbaik telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang. Dimulai dengan pendaftaran self-assessment melalui portal sipp.menpan.go.id, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi yang menghasilkan Top 30 instansi pemerintah dan Top 10 UPP.

Selanjutnya, tahap penjurian dan wawancara oleh tujuh juri independen dengan berbagai latar belakang. Dari hasil penjurian ini, ditetapkan Top 10 instansi pemerintah dan Top 3 UPP terbaik. Untuk Top 10 instansi pemerintah, terbagi lagi menjadi lima kategori, yakni pengelola sistem pengaduan pelayanan publik terbaik, pengelola dengan pendorong perubahan terbaik, pengelola dengan aspek dampak terbaik, pengelola dengan perubahan dan perbaikan pengelolaan pengaduan terbaik, serta pengelola dengan aspek keberlanjutan inisiatif terbaik. (pip)