Beranda Advertorial Soroti DAK Pendidikan Hingga Perencanaan Pembangunan

Soroti DAK Pendidikan Hingga Perencanaan Pembangunan

0
Soroti DAK Pendidikan Hingga Perencanaan Pembangunan
SOROTI : Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah persoalan di Pemkab Magelang melalui rapat paripurna, kemarin (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG).

Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan terhadap Rencana APBD Perubahan 2017. Di antaranya terkait program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidkan dan Perencanaan Pembangunan jangka panjang maupun menengah yang dinilai masih belum matang.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang M Sahid mengatakan, DAK pendidikan tahun 2018 dan APBD P 2017 memiliki nilai yang sama, yakni Rp 324 miliar. Hal itu dinilai belum mencerminkan perhitungan yang matang. ”Nilainya sama padahal progress pelaksanananya jelas nanti akan berbeda. Seharusnya tiap tahun mengalami kenaikan,” kata Sahid, kemarin.

Selain itu, perhitungan DAK pendidikan harus mencermati masalah kualitaa pendidikan, kebutuhan tenaga kerja dan kesejahteraan GTT/PTT. Fraksi Gerindra menilai hal itu masih sangat rendah. ”Perhitungan indikatornya masih sebatas pembangunan fisik tapi tidak pada pembangunan manusia,” papar Sahid.

Selain itu, Fraksi Gerindra masih melihat akses masyarakat belum sepenuhnya tercukupi untuk menyelesaikan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari angka putus sekolah yang masih tinggi.

Untuk dunia kesehatan, Sahid menyoroti pelaksanaan BPJS Kesehatan. Dia menilai, layanan ini belum merata kepada masyarakat miskin. ”Beberapa masalah yang kita temui di lapangan banyak juga masyarakat yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan mandiri karena ketidakmampuannya. Sejauh ini saya belum melihat ada solusi yang diberikan Pemkab Magelang,” papar dia.

Terkait masalah pembangunan, Fraksi Gerindra menilai, sejauh ini masih banyak kendala terutama di dalam perencanaan. Proyek infrastruktur besar, hampir seluruhnya mengalami perubahan desain di tengah pekerjaan. ”Kalau tidak gagal lelang, ada re-DED, kemudian rendahnya komunikasi antara dinas dan pelaksana proyek,” papar dia.

Gerindra juga menemukan banyak pelaksana proyek yang berasal dari luar daerah. Namun, nyatanya pelaksanan di lapangan dilakukan oleh pengusaha lokal. ”Pinjam bendera, di manapun sesuai aturan, tidak bisa dibenarkan,” terang Sahid.

Sekretaris Fraksi Gerindra Singgih Suroso menambahkan, Fraksi Gerindra mencermati sejumlah proyek pekerjaan yang hasilnya sangat buruk karena perencanaan kurang matang. Seperti pembangunan Pasar Muntilan yang mengalami perubahan DED beberapa kali. Pembangunan Pasar Talun yang area terbukanya dipergunakan los, koordinasi antar dinas lemah. Pembangunan senderan setinggi 12 meter di Jembatan Borobudur tanpa diberi tulangan besi. Kemudian, pembangunan Kecamatan Grabag yang halamannya dibiarkan bergelombang dan finishing buruk.

Fraksi Gerindra juga menyoroti masih rendahnya komitmen Pemkab Magelang terhadap olahraga. Hal itu dibuktikan dengan sulitnya akses penggunaan stadion bagi masyarakat umum.

Singgih menambahkan, Fraksi Gerindra juga menyoroti reformasi birokrasi di Kabupaten Magelang yang rendah. Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) diberikan atas dasar eselonisasi bukan beban kerja. ”Pegawai yang bekerja dengan risiko terbesar tidak mendapatkan perhatian tapi yang pegawai eselon tinggi, meski tidak bekerja, mendapatkan tunjangan besar,” paparnya. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.