Menhub Dorong Pendirian Sekolah Vokasi Maritim

442
CEK PERALATAN: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) saat mengecek peralatan belajar mengajar sekolah kemaritiman, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEK PERALATAN: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) saat mengecek peralatan belajar mengajar sekolah kemaritiman, kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Wilayah lautan Indonesia yang luas membuat negeri ini dikenal dengan negara maritim. Namun Indonesia ternyata masih kekurangan pelaut.  Selain itu, lembaga pendidikan kemaritiman juga masih minim.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, jika saat ini pemerintah Indonesia sedang menyoroti bidang kemaritiman, salah satunya pendidikan kelautan yang dirasa masih sangat kurang. ”Sektor maritim kini jadi perhatian dan konsen pemerintah, terutama di bidang pendidikan kelautan atau kemaritiman,” katanya usai  membuka seminar 1st International Conference on Maritime Education and Training (ICMET) 2016 di Hotel Patra Jasa, Kamis (17/11) kemarin.

Menhub tidak menampik jika dalam dunia maritim Indonesia tertinggal dengan negara lainnya. Terlebih dari kekuatan, pendidikan, dan pengetahuan yang dirasa porsinya masih kurang besar. Adanya perhatian lebih di bidang kemaritiman, diharapkan bisa menjadi  solusi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia. ”Potensi dan harapan Indonesia ada di laut, penambahan porsi di bidang kemaritiman ini harus dimanfaatkan,” tuturnya.

Peluang kerja di bidang kemaritiman, lanjut dia, saat ini terbuka lebar terlebih di dunia internasional. Namun hal itu berbanding terbalik dengan peluang kerja yang ada di Indonesia. Dari data yang ada di Indonesia, hanya bisa menyerap tenaga kerja di kemaritiman sebanyak 100 ribu pelaut.

”Philipina contohnya, saat ini bisa mempekerjakan hingga 500 ribu pelaut. Sedikitnya angka ini, dikarenakannya kurangnya sumber daya manusia Indonesia di bidang maritim ataupun kurang berkompeten dengan standar internasional,” bebernya.

Budi pun mendorong kalangan perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di berbagai daerah untuk mendirikan sekolah vokasi maritim. Vokasi tersebut bisa dilakukan dengan model pertama yang didirikan di bawah naungan sekolah kemaritiman Kementerian Perhubungan. ”Atau bisa mengajak PTN yang ada, kalau di Semarang ya bersama dengan Undip,” jelasnya.

Dalam sekolah vokasi maritim, mencetak tenaga kerja tertentu di bidang kelautan dengan waktu pendidikan dua minggu sampai satu bulan. Ia menjelaskan, dalam sekolah vokasi maritim, pemerintah daerah ikut mendorong para siswa di daerah untuk masuk sekolah vokasi maritim itu, agar sekaligus bisa membantu menyerap tenaga kerja,” Kalau vokasi berjalan, sekolah ini bisa menghasilkan lulusan di bidang yang memang diperlukan. Terlebih jika bekerja di luar negeri bisa mendatangkan devisa bagi Indonesia,” tuturnya.

Jika sekolah vokasi bisa berjalan, setiap tahunnya ditargetkan akan ada 500 ribu pelaut lulusan dari sekolah vokasi kemaritiman yang siap bekerja dan memiliki kompetensi yang mumpuni. Saat ini setidaknya ada 20 lembaga pendidikan kelautan di bawah Kemenhub yang membuka sekolah vokasi, dan diharapkan semakin bertambah seiring kerja sama dengan universitas. ”Kalau kerja sama dengan universitas, paling tidak sekolah vokasi akan bertambah banyak dan kebutuhan tenaga maritim di Indonesia bisa terpenuhi,” harapnya.

Direktur PIP Semarang Capt Wisnu Handoko, menambahkan, lembaga pendidikan kemaritiman punya kewajiban untuk memajukan potensi besar di bidang kemaritiman yang dimiliki Indonesia. Terlebih saat ini Indonesia masih kekurangan banyak pelaut. ”Produksi pelaut di Indonesia masih kurang, tak lebih dari 10 ribu pelaut setiap tahun. Kami punya tanggung jawab untuk mengundang perwakilan dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kemaritiman dalam ICMET ini,” katanya. (den/aro/ce1)