Kaji Sengketa Kewenangan DPD RI Vs DPR RI, Abdul Kholik Raih Doktor

155

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Abdul Kholik, calon terpilih DPD RI periode 2019 – 2024 meraih doktor ilmu hukum dengan predikat memuaskan (cumlaude) setelah berhasil mempertahankan disertasinya
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia dalam sidang terbuka di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula), Semarang, Sabtu (13/7/2019). Penelitiannya menghasilkan penemuan teori tentang bikameral fungsional. “Dan, yang bersangkutan mengargumentasikan temuannya secara cum laude,” kata Prof. Dr. Gunarto yang juga dekan FH Unisula itu.

Dalam disertasinya, Abdul Kholik memaparkan hasil penelitiannya yang menyimpulkan telah terjadi sengketa kewenangan negara antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. DPD menganggap DPR telah mereduksi, mendegradasi, mendelegitimasi, dan menghambat kewenangan legislasinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. “Sementara DPR berpandangan kewenangan legislasi DPD terbatas sesuai dengan ketentuan dalam UUD-NRI Tahun 1945,” tutur Abdul Kholik.

Akibatnya sengketa kewenangan itu, pelaksanaan sistem ketatanegaraan paska amandemen UUD 1945 menimbulkan hubungan antarlembaga negara yang tidak sinergis dalam penerapan sistem bikameral antara DPD dengan DPR. ‘Pilihan sistem bikameral yang lemah menempatkan kewenangan DPR lebih kuat dibanding DPD sebagai hasil kompromi,” ujarnys.

Bila dibiarkan, sengketa kewenangan ini menurutnya berpotensi melahirkan kegagalan sistemik. Perlu dilakukan upaya penyempunakan dan perbaikan secara menyeluruh pada tataran fundamental norma maupun instrumental norma. Secara kongkret, Abdul Kholik menyatakan, perlu penguatan sistem bikameral agar keberadaan DPR dan DPD dapat sinergis dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan terlaksana check and balance dalam pembentukan undang-undang. “Pilihanya adalah model strong bicameral di mana kewenangan DPD dengan DPR hampir setara, meskipun terbatas pada ruang lingkup yang terkait kepentingan daerah atau otonomi daeah,” tegasnya.

Abdul Kholik tahun ini terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Jawa Tengah.(fth/sas)