Viral!.. Baliho Berisi Protes Keberadaan Rumah Karaoke

129

RADARSEMARANG.ID-DEMAK – Sebuah baliho cukup besar terpasang di papan reklame yang berada disisi timur jembatan jalan lingkar selatan Kota Demak. Tepatnya, di wilayah Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam. Baliho tersebut bertuliskan, “Alhamdulillah warga Desa Botorejo dan Kelurahan Kadilangu dalam 3 (tiga) hari kedepan bebas dari uyoh PK”.

Yang menarik, baliho tersebut dalam sehari terakhir viral di media sosial (medsos). Banyak komentar warga yang berseliweran di belantara dunia maya tersebut. Mayoritas mendukung dan mengkritisi keberadaan karaoke di Kota Wali yang kian menjamur. Warga, utamanya yang ada di wilayah RT 1 RW 5, Desa Botorejo juga menandatangani petisi untuk penutupan karaoke.
Mereka juga mengirimkan surat yang didalamnya meminta PCNU Demak, GP Ansor dan Banser untuk ikut menjaga keselamatan warga serta kepastian penutupan karaoke. Surat tertanggal 25 Juni 2019 itu ditandatangani Romadhon, dan warga lainnya.

Ketua PC GP Ansor Demak, H Nurul Muttaqin mengatakan, baliho besar yang dipasang warga yang menolak karaoke tersebut menunjukkan keinginan masyarakat sekitar agar terbebas dari tempat karaoke. Warga menilai tempat karaoke dinilai sudah meresahkan masyarakat.

Menurutnya, penentangan terhadap keberadaan karaoke sudah dilakukan cukup lama oleh GP Ansor dan Banser. Hingga kini, kata dia, meski Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan sudah terbit, namun perda tersebut belum juga menjadi dasar hukum untuk penutupan karaoke di Demak. “Untuk itu, kita akan langsung menghadap bapak bupati, lanjut ke polres dan kodim setempat. Kita akan tanyakan langsung kepastian deadline waktu penutupan karaoke yang ada di Demak ini,”katanya Selasa (25/6/2019).

Kepala Satpol PP Ridodin melalui Kabid Penegakan Hukum, Adi Prabowo menyampaikan, sekarang ini perda hiburan masih dalam proses penuntutan dalam sidang di pengadilan (yustisial). Seperti diketahui, perda hiburan sempat digugat oleh salah satu pemilik karaoke di Demak dan sampai sekarang masih dalam penuntutan di pengadilan. “Jadi, perda hiburan masih dalam penuntutan di pengadilan,”katanya. (hib/sas)