Wabup Batang Minta Bimbingan Ketua BPKP Baru

394

RADARSEMARANG.ID – BATANG – Setelah menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Wakil Bupati Batang Suyono mmeinta bimbingan langsung pejabat baru Salamat Simanullang dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Batang.

Dijelaskan Wakil Bupati Batang Suyono, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

“Oleh karena itu, saya meminta BPKB mengawal, membimbing Pemkab Batang dan pendampingan, sehingga laporan keuangan pembangunan bisa sesuai dengan perundang undangan,” ujar Suyono, Senin (17/6/2019).

Ditambahkan, saat ini zaman sudah berubah, yang mana masyarakat sekarang sudah sangat kritis terhadap laporan keungan pembangunan pemerintah. Maka kit, Pemda sangat membutuhkan bimbingan dan pendampingan, agar kinerjanya dapat transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi serta mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Bupati Wihaji bersama saya dalam memimpin Pemkab Batang memiliki komitmen terhadap laporan tatakelola penyelengaraan pembangunan yang berkualitas dan akuntabel, sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap rakyat selama mempin,” kata Suyono lagi.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Batang mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah fasilitas tata kelola keuangan daerah. Selain aplikasi dari BPKP, Pemkab juga memiliki aplikasin lain untuk menunjang tatakelola yang transparansi, akuntabel dan bisa diakses oleh masyarakat.

“Selain menggunakan IT aplikasi dari BPKP Seperti SIMDA Gaji, SIMDA Perencanaan, SIMDA SAKIP dan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Pemkab Batang juga memiliki aplikasiE-budgeting E-planing, E- hibah, E-Sakti ( Worker Ohio Santunan Kematian) dan lainnya yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandasnya.(han/sas)