Dinakerin Buka Posko Pengaduan THR Karyawan

126
MONITORING THR: Tim dari Dinakerin Pemkab Demak saat monitoring pemberian THR di pabrik Delta Dunia Sandang. (hib/RadarSemarang.id)

RADARSEMARANG.ID, DEMAK – Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinakerin) Kabupaten Demak menghimbau perusahaan atau pabrik diwilayah Demak agar segera memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja atau karyawannya paling lambat H-7 lebaran. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2019. Surat yang ditandatangani Menaker Hanif Dhakiri tertanggal 14 Mei 2019 tersebut mendasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Kepala Dinakerin Kabupaten Demak, Bambang Saptoro mengatakan, pihaknya telah melakukan monitoring ke perusahaan perusahaan sesuai dengan pernyataan masing masing perusahaan terkait kesediaan memberikan THR kepada pekerjanya sesuai SE tersebut. Terkait dengan besaran THR itu, secara teknis juga telah diatur. Yaitu, pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, maka berhak mendapatkan THR sebulan upah.

Kemudian, untuk pekerja yang masa kerjanya sebulan terus menerus, namun kurang dari 12 bulan, maka THR diberikan secara proporsional berdasar perhitungan yang telah ditetapkan. Yakni, masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali satu bulan upah. Sedangkan, untuk pekerja harian lepas yang bermasa kerja 12 bula atau lebih, maka besaran THR sesuai upah satu bulan yang dihitung mendasarkan rata rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Lalu, untuk pekerja lepas yang punya masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasar rata rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“Besaran upah bagi tenaga buruh yang sudah bekerja tetap dapat 1 kali gaji,” jelas Bambang dikantornya, Kamis (23/5). Menurutnya, total pekerja di Demak tercatat 549.295 orang dari ratusan perusahaan besar, sedang dan kecil. Ada yang bergerak dibidang garmen, kayu olahan, plastik, tekstil dan lainnya.

“Berdasarkan pengalaman selama ini, banyak perusahaan yang memberikan THR sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, kalau nanti ada yang tidak memberikan THR, maka pekerja bisa mengadukan ke posko Dinakerin. Kita buka posko khusus pengaduan THR. Provinsi juga posko yang sama,” katanya. Perusahaan yang tidak memberikan THR karyawannya maka bisa dikenai sanksi administrasi terkait dengan pelayanan perusahaan. (hib)

Editor : Agus AP