FKUB dan MUI Batang Tolak “People Power”

112
Ketua FKUB Kabupaten Batang Subkhi. (Lutfi Hanafi/Radarsemarang.Id)

RADARSEMARANG.ID, BATANG – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyatakan secara tegas menolak gerakan people power yang akan dilakukan oleh kelompok tertentu 22 Mei 2019 di Jakarta.

“Segala masalah sudah ada mekanisme penyelesaiannya dan ada aturan mainnya. Oleh karena, kami menolak adanya rencana gerakan kekuatan massa itu,” jelas Ketua FKUB Kabupaten Batang Subkhi, melalui pesan singkatnya di Batang, Selasa (14/5/2019).

Pihaknya juga meminta semua komponen masyarakat agar terus waspada terhadap gerakan “people power” (kekuatan massa) yang bertujuan untuk kepentingan kelompok tertentu tersebut.

Karena secara peraturan gerakan tersebut adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan sehingga perlu dihentikan. Ia berpendapat gerakan “people power” yang akan dilakukan oleh kelompok tertentu itu justru akan menodai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

“Menurut saya, jumlah masyarakat Indonesia itu sangat besar dan mencapai ratusan juta penduduk. Adapun jumlah yang akan ikut gerakan itu (people power) hanya seberapa orang dan tidak bisa mewakili (rakyat Indonesia),” katanya.

Ditambahkan Ketua MUI Kabupaten Batang Zainul Iroqi, pihaknya secara tegas menolak gerakan “people power” karena tindakan mereka justru akan merugikan bangsa dan negara Indonesia.

“Oleh karena itu, kami mengimbau pada umat atau masyarakat agar senantiasa menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban. Kami tegas menolak adanya gerakan people power karena hal itu akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara,”tandasnya.

Ia mengajak masyarakat senantiasa melakukan kebaikan dan kerukunan antara umat beragama, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu 2019 ini agar Indonesia semakin maju.

“Oleh karena, apapun hasil (penghitungan) pilpres, kita serahkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki kewenangan secara konstitusi,” katanya.(han/lis)