BPJS Kesehatan Lunasi Klaim Faskes Rp 115 Miliar

329
LUNAS: Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Suwarto dan Kabid Penagihan dan Keuangan Endah Sutanti memberikan keterangan pers terkait pembayaran klaim April 2019, kemarin. (PUPUT PUSPITASARI/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, MAGELANG-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Magelang membayar kapitasi dan melunasi klaim fasilitas kesehatan (Faskes) sebesar Rp 115.303.568.140 sepanjang April 2019. Nominal ini untuk mengatasi utang jatuh tempo 9 April lalu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Dyah Miryanti mengatakan bahwa biaya kapitasi yang dikeluarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 9.542.732.964 guna membayar 116 faskes tingkat pertama (FKTP), sedangkan klaim Rp 105.776.173.826 untuk membayar tagihan 23 rumah sakit.

“Tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo akan dibayar dengan mekanisme first in first out. Rumah sakit yang lebih dulu mengajukan berkas secara lengkap, akan diproses terlebih dulu,” kata Dyah di kantornya.

Kabid Penagihan dan Keuangan Endah Sutanti menambahkan, klaim rumah sakit tersebut digunakan membayar tagihan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menjalani rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan. Adapun biaya terbesar untuk membiayai pasien dengan penyakit kanker, gagal ginjal dan jantung.

“Sedangkan kapitasi digunakan untuk membayar biaya rawat jalan tingkat pertama. Sebetulnya, pembayaran kapitasi telah rutin dilakukan tanggal 15 tiap bulannya,” bebernya.

Terkait masih adanya tunggakan klaim yang belum dibayarkan kepada pihak rumah sakit, Endah meminta agar tetap mengoptimalisasikan pelayanan. Ia tidak ingin ada diskriminasi.

“Awalnya memang ada pihak rumah sakit yang keberatan dengan keterlambatan pembayaran klaim. Tapi tidak sampai ada penghentian atau penolakan pelayanan peserta JKN-KIS, karena sudah ada solusi menggunakan supply chain financing (SCF) atau dana talangan dengan 17 lembaga perbankan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik BUMN maupun bank swasta,” paparnya.

Agar program JKN-KIS tetap berjalan lancar, ia mengimbau kepada peserta untuk rutin membayar iuran paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Khususnya kepada peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang hingga saat ini tingkat kolektibilitasnya hanya 68 persen. “Hingga saat ini, total tunggakan iuran peserta sebesar Rp 23,9 miliar per 1 Februari lalu,” imbuhnya (put/ida)