Tak Netral, Ketua PPS Sumbersari Disanksi

279
DISIDANG: Ketua PPS Desa Sumbersari, Rosyidin (kanan) saat dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Ngampel, kemarin. (ISTIMEWA)
DISIDANG: Ketua PPS Desa Sumbersari, Rosyidin (kanan) saat dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Ngampel, kemarin. (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Terindikasi tidak netral, Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Rosyidin mendapatkan sanksi administrasi dari KPU Kendal Berupa Surat Peringatan (SP). Gara-garanya, Rosyidin memberikan like atau jempol pada postingan terkait calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) Pemilu 2019 di Facebook (FB).

Ketua Panwaslu Ngampel Muhamad Nasro, mengatakan jika Rosyidin sebelumnya bertindak tidak netral. Lantas Rosyidin dilaporkan Panwaslu Ngampel kemudian diteruskan kepada KPU Kabupaten Kendal sebagai pemutus pelanggaran etik jajarannya.

“Kami Panwaslu Ngampel sudah menerima surat yang berisi sanksi terhadap Ketua PPS Sumbersari, Rosyidin. Surat sanski tersebut kami terima dari KPU Kendal dengan Nomor 229 Tahun 2019. Isinya menerangkan jika Rosyidin terbukti melakukan pelanggaran kode etik,” katanya, kemarin (29/03).

Dalam surat tersebut, dinyatakan Rosyidin sebagai Ketua PPS terbukti tidak netral. Yakni melanggar etika penyelenggara Pemilu. “KPU Kendal menerbitkan sanksi surat peringatan. Dia tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi,” tuturnya.

Rosyidin, lanjut Nasro terbukti secara sengaja memberikan komen tanda suka atau like terhadap unggahan terkait capres 2019 di media sosial milik PPP. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Panwaslu Ngampel.

Sementara itu, Anggota Panwaslu Ngampel, Mukhson ikut menyayangkan hal tersebut. Sebab sedianya penyelenggara Pemilu menjaga etika dan perilaku. Sebagaimana diatur oleh Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. “Harusnya dia (Rosyidin, red) senantiasa mempedomani Peraturan DKPP, dimana tidak boleh berpihak kepada peserta pemilu,” tambahnya.

Mukhson menerangkan jika sebelumnya Panwaslu Ngampel menemukan Rosyidin aktif di media sosial. Ia dengan sengaja menekan tombol like terhadap berita yang mengunggulkan calon presiden yang diunggah media sosial milik PPP.

Panwaslu Ngampel sudah mengklarifikasi Rosyidin. Hingga pada akhirnya pleno pihaknya kuat menyimpulkan Ketua PPS Sumbersari tersebut diduga lakukan pelanggaran etika, dan disusul laporan kepada KPU Kendal sebagai pemutus perkara.

Ketua KPU Kendal, Hevy Indah Oktaria mengakui jika KPU Kendal telah memberikan SP tertulis kepada Rosyidin. “Kami sudah lakukan klarifikasi, hal itu dilakukan karena ketidaktahuan yang bersangkutan pada pedoman DKPP,” timpalnya. (bud/bas)