Dinperinaker Fasilitasi IKM Miliki Sertifikat PIRT dan Halal

84
OPRASI PASAR : Sejumlah petugas gabungan melakukan pengecekan produk di sejumlah pasar di Kota Pekalongan. (ALIEF MAULANA / RADARSEMARANG.ID)
OPRASI PASAR : Sejumlah petugas gabungan melakukan pengecekan produk di sejumlah pasar di Kota Pekalongan. (ALIEF MAULANA / RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, PEKALONGAN – Sertifikasi halal dan bagi sejumlah industri di bidang makanan dan minuman sangat diperlukan guna meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya bagi yang beragama Islam.

Melihat itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan meberikan fasilitas kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Pekalongan dalam memperoleh sertifikat produksi pangan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan halal secara gratis.

Disampaikan Kepala Seksi Industri Aneka Usaha dan Jasa Dinperinaker, Muhammad Wahyu, bahwa sertifikat PIRT dan halal ini merupakan salah satu bukti pengesahan yang menunjukkan bahwa produk yang mereka hasilkan berkualitas dan aman dikonsumsi, terutama bagi konsumen muslim. Sertifikat tersebut berlaku hingga dua tahun.

“Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi para pelaku IKM dalam mendapatkan sertifikat PIRT dan halal. Sertifikat PIRT dan halal ini penting dimiliki, jika ada PIRT dan halal berarti ada jaminan produksinya berkualitas dan aman dikonsumsi apalagi Kota Pekalongan sebagai Kota Religius,” terang Wahyu Jumat (29/3).

Dijelaskan Wahyu, tahun 2019, pihaknya memfasilitasi 30 IKM untuk mendapatkan sertifikat PIRT dan 4 diantaranya berhak diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Jawa Tengah.

“Bagi yang belum berkesempatan diajukan ke LPPOM MUI untuk sertifikasi halal, mereka juga bisa mendaftarkannya secara mandiri dimana setiap IKM dikenai biaya sebesar Rp 600 ribu. Sebelum mendapatkan sertifikat halal, pelaku IKM dituntut untuk mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal (SJH). Kalau belum punya itu, meskipun sudah mengantongi PIRT belum bisa didaftarkan,” jelas Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menuturkan, dalam proses pengajuan sertifikasi, para pelaku IKM wajib membawa sampel produknya untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Pekalongan. Setelah hasil uji dan rekomendasi keluar, akan didaftarkan perijinan usahanya melalui Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendapatkan PIRT. Kemudian, PIRT tersebut akan digunakan untuk pengajuan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. “Setelah kegiatan ini kita akan pantau dan bina mereka terus,” pungkas Wahyu. (alf/zal)