Terdapat Lima WNA, KPU Tetap Waspada

76

RADARSEMARANG.ID,TEMANGGUNG– Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung M. Yusuf Hasyim memastikan tidak ada warga negara asing (WNA) di Kabupaten Temanggung, yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Meski demikian dirinya juga tetap berpesan kepada para kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) untuk tetap waspada kepada WNA yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e).

KPU mencatat ada lima WNA yang memiliki KTP-e dan tinggal di wilayah Kabupaten Temanggung. “Namun demikian sudah kami cek dan mereka tidak masuk DPT semua,” ucap Yusuf.

Meskipun tidak ada yang masuk DPT, Yusuf juga mengaku telah berpesan kepada KPPS yang terdapat WNA dan memiliki KTP-e tersebut agar cermat serta jangan sampai mereka menyalahgunakannya pada daftar pemilih khusus (DPK) nantinya. “Kami juga berpesan kepada KPPS agar tetap waspada dan teliti jikalau ada WNA yang menyalahgunakan KTP-e,” bebernya

Ia juga menegaskan sesuai aturan, mereka tidak memiliki hak untuk memilih wakil rakyat meskipun bisa menunjukkan KTP-e. “Mereka tidak punya hak, karena yang bisa mencoblos adalah warga negara Indonesia,” tegasnya.

Yusuf pun tidak menampik jika nantinya ada kemungkinan muncul kecurangan yang dilakukan oleh para WNA dengan datang ke TPS dan mengajukan sebagai DPK serta memanfaatkan kelengahan KPPS. “Namun, saya yakin KPPS tetap akan mengecek KTP mereka dan kami juga akan menyiapkan perlengkapan khusus untuk menginput datanya,” tegasnya.

Saat disinggung soal kesiapan logistik, dia juga menuturkan hingga saat ini KPU Kabupaten Temanggung belum menerima surat suara untuk dewan perwakilan daerah (DPD). “Hingga sekarang kami baru menerima empat jenis surat suara, yakni pemilihan presiden, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Sedangkan DPD belum dapat, kita juga tidak tahu masalahnya, keinginan kami tentu datang segera agar prosesnya cepat selesai,” ucapnya.

Pihaknya sendiri mengaku telah melaporkan kekurangan tersebut kepada KPU RI namun demikian masih belum mendapatkan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini. “KPU RI justru memberikan alamat dan nomer telepon PNRI (Percetakan Negara Republik Indonesia), namun saat kami hubungi nomernya justru tidak aktif,” jelasnya.

Di dalam kondisi yang cukup riskan, lantaran surat suara DPD RI yang belum datang, Yusuf pun berencana mengonfirmasi langsung kantor percetakan milik negara yang berada di Jakarta tersebut. “Mau bagaimana lagi, kalau ditelepon tidak bisa, ya ketua harus ke sana,” bebernya.

Yusuf juga mengungkapkan tertundanya surat suara DPD RI tersebut tidak hanya dialami oleh KPU Temanggung, beberapa daerah di Jawa Tengah juga mengalami hal yang sama. “Masalahnya memang berbeda-beda, di Jateng sendiri ada yang kekurangan surat suara DPD, ada yang kekurangan surat suara DPR dan lain sebagainya,” tegasnya.