Razia Rumah Kos, Sita 36 E-KTP

70
RAZIA SIANG BOLONG: Petugas Satpol PP Kota Semarang saat melakukan razia kos di wilayah Karangayu, Semarang Barat, kemarin. (ADITYO DWI/RADARSEMARANG.ID)
RAZIA SIANG BOLONG: Petugas Satpol PP Kota Semarang saat melakukan razia kos di wilayah Karangayu, Semarang Barat, kemarin. (ADITYO DWI/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG- Aparat Satpol PP Kota Semarang merazia sejumlah rumah kos di kawasan Kalibanteng Kulon dan Karangayu, Semarang Barat, Selasa (19/3). Razia dilakukan untuk antisipasi peredaran narkoba, terorisme dan ketertiban umum. Tak ayal, razia siang bolong itu mengejutkan para penghuni kos. Tak sedikit, penghuni kos wanita yang tengah tidur, terbangun saat petugas datang. Satu per satu para penghuni kos diperiksa E-KTP dan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau surat boro. Mereka yang tidak bisa menunjukkan SKTS langsung disita E-KTP miliknya untuk menjalani sidang tipiring (tindak pidana ringan). Dalam razia tersebut, sebanyak 36 E-KTP disita. E-KTP tersebut menjadi jaminan saat sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol Kota Semarang Marthen Dacosta mengatakan, razia tersebut digelar menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg, 17 April medatang. Selain itu, operasi yustisi ini untuk mengantisipasi terorisme, ketertiban masyarakat serta peredaran narkoba.
“Kegiatan ini untuk mempersempit ruang gerak pelaku kriminal yang mungkin ada di tempat kos,” kata Marthen yang kemarin memimpin razia di wilayah Kalibanteng Kulon. Sedangkan razia di wilayah Karangayu dipimpin Kasi Penegak Perda Rulyta Yuli Astuti.

Dijelaskan, razia tersebut untuk menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dari kegiatan tersebut ada beberapa temuan terkait kepemilikan E-KTP yang rata-rata mutasi dari luar kota ke Semarang tidak disertai Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau surat boro. “Mereka warga luar kota, kebanyakan dari Purworejo dan Purwodadi. Kalau di Kalibanteng Kulon sesuai laporan Babinkamtibmas pernah ada operasi narkoba, pemilik kos dua kali tertangkap dengan orang yang berbeda,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, razia juga untuk sosialisasi E-KTP, SKTS dan pengelolaan rumah kos. Pemilik kos diminta mendata penghuninya dengan jelas.
“Bekerja di mana dan kejelasan status, pemilik kos harus punya data. Apabila ditemukan penghuni yang tidak mempunyai identitas, pemilik kosnya bisa dikenakan tipiring. Pun penghuninya juga kena tipiring,” jelasnya.

Sedangkan KTP yang disita petugas, lanjut dia, akan diserahkan saat sidang tipiring di PN Semarang. “Untuk pengambilan E-KTP tergantung dari kesalahan yang dilakukan. Untuk pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2016, WNI dikenai denda Rp 50 ribu dan WNA Rp 100 ribu,” paparnya.

Salah seorang pemilik kos, Tommy Wijaya, berharap, sebelum razia, petugas dapat melakukan sosialisasi lebih dulu kepada pemilik kos. Misalnya dengan mengundang sosialisasi. “Sebenarnya ini sudah bagus, tetapi yang menjadi kendala adalah belum adanya koordinasi dengan baik dengan kami. Sosialisasi juga belum pernah dilakukan,” katanya.(hid/aro)