Tak Sehat, 38 Koperasi Bakal Dibubarkan

51
PAMERAN: Kabid Koperasi Dindagkop Tjandrawati (merah muda) saat mendampingi ketu TP-PKK Kota Pekalongan dipameran lerajinan desa nonyotaan. (ALIEF MAULANAN/POSRADARSEMARANG.ID)
PAMERAN: Kabid Koperasi Dindagkop Tjandrawati (merah muda) saat mendampingi ketu TP-PKK Kota Pekalongan dipameran lerajinan desa nonyotaan. (ALIEF MAULANAN/POSRADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, PEKALONGAN – Sebanyak 38 Koperasi yang ada di Kota Pekalongan telah diusulkan untuk dibubarkan. Hal tersebut dikarenakan Koperasi sudah tidak aktif lagi serta sudah tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pemerintah Kota Pekalongan mengklaim telah melakukan pembinaan sebelumnya, meski begitu keanggotaan dari 37 koperasi tersebut sudah tidak bisa ditemui lagi.
Disampaikan Tjandrawati, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dindagkop-UMKM bahwa pada tahun 2018 tercatat ada 281 koperasi, namun yang aktif ada 237 koperasi, 44 sudah tidak aktif dan telah diusulkan ke kementerian untuk dibubarkan.

“Untuk pembubaran koperasi tidak semudah itu, ada prosesnya. Jadi setiap tahun kita mendorong koperasi yang berbadan hukum itu untuk melakukan RAT, dan kita juga sudah memberikan surat teguran bagi yangg tidak melakukan RAT, pembinaan juga sudah kita lakukan. Tetapi manakala mereka tidak ada kemajuan, terpaksa harus kita bubarkan,” ujar Tjandrawati.

Tjandrawati menambahkan kebanyakan kasus adalah koperasi tersebut tidak Undang-Undang Perkoperasian dan selama dua tahun berturut-turut tidak melakukan RAT. Selain itu juga pihaknya telah membuat tim penyelesaian, yang mana melibatkan OPD terkait, seperti Satpol PP, bagian hukum dan bagian perekonomian yang ditargetkan selama enam bulan atau pada bulan Juli mendatang.
“Ada tujuh kriteria penilaian untuk koperasi dinyatakan sehat atau baik. Yaitu, Aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan tambahan bagi koprasi syariah yaitu kepatuhan terhadap syariah,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jateng Ema Rachmawati, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa terdapat 25.000 koperasi yang ada di Jawa Tengah, 21.000 diantaranya aktif dan 3.000 lebih dinyatakan tidak aktif. Ema menjelaskan koperasi harus punya perubahan pengelolaan serta pentingnya integritas pengurus.

“Digitalisasi koperasi memang beberapa koperasi sudah ada yang menuju kesana. Tahun ini Pak Gubernur mempunyai komitmen digitalisasi koperasi, ini mau mengembangkan ekosistemnya dulu seperti apa digitalisasi di bidang koperasi, paling tidak minimal 18 buku yang di koperasi harus sudah digitalisasi baru ke usahanya. Neraca harus bisa dihitung dengan digital,” terang Ema. (alf/bas)