Bupati Minta Penerima PKH Didata Ulang

57

RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Sebanyak 6.431 warga miskin di Kecamatan Gemuh dan Ringiarum akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 110 ribu yang masuk ke rekening penerima manfaat.

Ribuan warga miksin tersebut rinciannya, Kecamatan Gemuh 3.476 warga dan 2.955 warga dmiskin Ringinarum. Bantuan tersebut tidak dapat diuangkan, melainkan hanya bisa ditukar dengan beras dan telur di E-Warung yang sudah ditentukan.

Kasi Pemberdayaan Kecamatan Gemuh, Anton Munajat mengatakan, BPNT adalah pengganti program bantuan beras miskin (raskin). Dimana sejak 2018 tidak lagi menerima bantuan dalam bentuk beras, namun dalam bentuk saldo rekening yang hanya bisa dibelanjakan beras dan telur di e-warung. “Saldo yang diterima tiap bulan harus habis dibelanjakan beras dan telur,” tuturnya dalam Sosialisasi BPNT di Kantor Kecamatan Gemuh, kemarin (14/3).

Sosialisasi diikuti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemilik agen E-Warung. Di Kecamatan Gemuh ada 15 E-Warung, sedangkan di Ringinarum terdapat 13 E-Warung.”Biasanya tiap satu desa terdapat satu E-Warung. Tapi di Kecamatan Gemuh, dari 14 desa hanya ada 15 E-Warung, karena ada satu desa yang terdapat dua E-Warung,” katanya.

Anton juga meminta agar pemilik E-Warung bisa menambah barang dagangan. Sehingga tidak hanya menyediakan beras dan telur saja. Selain itu bagi pemilik E-Warung bisa melayani antar barang ke rumah penerima, sehingga terjalin tali silaturahmi. “Pemilik E-Warung harus bisa memberikan pelayanan yang baik,” ucapnya.
Sementara Bupati Kendal Mirna Annisa meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap warga miskin di Kendal. Hal itu setelah dirinya mendapati laporan banyaknya warga miskin yang mengadu kepadanya tidak mendapatkan kartu PKH.

Dimana banyak warga yang mengaku ada ketidakadilan dalam pendataan PKH di desa tersebut. Seperti disampaikan Turiyah. Ia mengaku sangat mengharapkan bisa masuk program PKH. Penghasilan suaminya sebagai pekerja serabutan tidak menentu dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan. Belum lagi untuk membiayai empat anaknya yang masih sekolah.
“Sangat butuh sekali kartu PKH seperti yang lain untuk biaya sekolah anak. Mohon kepada Bupati agar bisa membantu kami keluarga yang tidak mampu,” pintanya kepada Bupati Mirna yang saat itu tengah melakukan dialog dengan warga. (bud)