KPK Tangani 171 Kasus

Korupsi Pengadaan Barang Jasa Sangat Tinggi

60
CEGAH KORUPSI : Open Government Week Memperkuat Instrumen Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Publik dan Perizinan di Hotel Gumaya, Rabu (13/3) kemarin. Menghadirkan Wali Kota Semarang Hendra Prihadi, Sekjen TII Dadang Trisasongko dan Deputi Bidang Penyelesaian Hukum dan Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ir Ikak Gayuh Patriastomo MSP. (MARIA NOVENA/RADARSEMARANG.ID)
CEGAH KORUPSI : Open Government Week Memperkuat Instrumen Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Publik dan Perizinan di Hotel Gumaya, Rabu (13/3) kemarin. Menghadirkan Wali Kota Semarang Hendra Prihadi, Sekjen TII Dadang Trisasongko dan Deputi Bidang Penyelesaian Hukum dan Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ir Ikak Gayuh Patriastomo MSP. (MARIA NOVENA/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa masih sangat tinggi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2017, telah menangani 171 kasus korupsi di sektor tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Informasi dan Data KPK, Hary Budiarto dalam acara Open Government Week Memperkuat Instrumen Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Publik dan Perizinan di Hotel Gumaya, Rabu (13/3) kemarin. Acara tersebut menghadirkan pembicara Wali Kota Semarang Hendra Prihadi, Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko dan Deputi Bidang Penyelesaian Hukum dan Sanggah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ir Ikak Gayuh Patriastomo MSP.

Menurut Hary, jika dikalkulasi dalam kurun waktu 2004–2017 setidaknya ada 396 kasus korupsi dengan modus penyuapan. “Sementara tahun 2018, perkara korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara,” jelasnya.

Dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah selama tahun 2018, jelasnya, dari 29 kepala daerah yang ditangkap KPK setidaknya 14 kasus di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Modus yang terjadi juga sangat beragam, mulai dari penyuapan, gratifikasi, maupun janji mendapatkan sejumlah fee proyek yang dibiayai APBD.

Di sisi lain, korupsi di bidang perizinan secara kuantitas memang lebih sedikit. Tetapi dimensi kerugian bagi negara dan publik yang ditimbulkan jauh melampaui kasus-kasus korupsi lainnya, khususnya terkait dengan perizinan tambang. Ada konteks kerugian ekosistem/lingkungan hidup yang begitu besar, termasuk dampak yang ditimbulkan bagi publik secara ekonomi dan sosial.

Sebut saja kasus korupsi bekas Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam yang berdasarkan perhitungan KPK mencapai Rp 4,3 triliun. Dalam kasus terakhir yang diduga melibatkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, diduga selama kurun waktu 2010 – 2015 merugikan negara setidaknya Rp 5,8 triliun terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Korupsi di dua sektor ini dinilai paling strategis sebab berkaitan langsung dengan kepentingan publik dalam penyediaan sarana/prasarana dalam layanan publik maupun bagi keberlangsungan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

“Oleh karena itu, instrumen pencegahan korupsi di sektor ini sangat penting untuk diperkuat. Penguatan itu dapat dilakukan dalam beberapa aspek. Yakni, keterbukaan informasi, partisipasi yang inklusif, dan inovasi penggunaan teknologi informasi (instrumen pendukung),” imbuh Direktur Pattiro Semarang, Widi Nugroho.

Wali Kota Semarang menegaskan bahwa pihaknya telah membangun transparansi di bidang perizinan. Setiap kali lelang terbuka, melibatkan 500 kontraktor. “Jika pemerintah tak melakukan proses secara terbuka, pasti dilaporkan para kontraktor tersebut,” urainya. (cr5/ida)