BNNP Desak Dibuat Perda Antinarkoba

58
PERANGI NARKOBA: BNNP Jateng saat melakukan pemusnahan barang bukti narkoba, kemarin. (ADITYO DWI/RADARSEMARANG.ID)
PERANGI NARKOBA: BNNP Jateng saat melakukan pemusnahan barang bukti narkoba, kemarin. (ADITYO DWI/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Indonesia menjadi sasaran utama peredaran narkoba, termasuk Jawa Tengah. Bahkan, negeri ini juga sudah darurat narkoba. Karena itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jateng mendorong kepada Pemprov dan DPRD Jateng membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk pencegahan dan pemberantasan alias Perda Antinarkoba.

“Harus ada Perda, karena payung hukum Perda lebih kuat, lebih jelas. Perda ini untuk pencegahan dan pemberantasan, untuk membentengi. Karena itu dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkotika (P4GN),” kata Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jateng Suprinarto kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Suprinarto menerangkan, sesuai Inpres No 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi P4GN sebelumnya telah dicanangkan oleh pemerintah melalui presiden. Munculnya Inpres ini karena Indonesia sudah darurat narkoba.

“Jawa Timur, Jogja, Bali, Jawa Barat sudah ada Perda P4GN. Makanya kita harus juga ada Perda untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika. Sudah kita usulkan. Targetnya secepatnya, tahun 2019 ini (Perda) jadi dan bisa digunakan,” paparnya.

Di dalam Perda tersebut, nantinya akan melibatkan semua instansi maupun elemen masyarakat bersama-sama memerangi atau memberantas peredaran narkotika.

Suprinarto menyebutkan, seperti halnya legislatif, pemerintahan hingga tokoh agama atau semua unsur dan komponen akan terlibat dalam kegiatan P4GN. “Dinas Pendidikan masuk kurikulum, ada pelajaran tentang bahayanya narkoba. Lalu Kementerian Agama, bagaimana di pesantren, para tokoh agama dalam ikut menyampaikan tentang bahaya narkoba. Kemudian di lingkungan pemerintahan atau legislatif, dilakukan tes urine. Jadi ada kemandirian,” bebernya.

Begitu juga di lingkugan Kanwil Kemenkumham, juga dilibatkan dalam P4GN. Suprinarto mencontohkan keterlibatan tersebut merehabilitasi pecandu. Meskipun di tempat tersebut sudah ada, namun menurut Suprinarto, belum maksimal.

“Contohnya, Lapas Kedungpane sudah menyiapkan, tapi yang lainnya kan ada yang belum. Misalnya di lapas bagaimana merehabilitasi pecandu. Kemudian di pemerintahan bagaimana rekrutmen pegawai, jadi semua terlibat. Diharapkan adanya perda itu bisa dilakukan serentak oleh semua instansi,” tegasnya.

Diakui, peredaran narkoba saat ini sangat memprihatinkan. Pengedar dan pemakainya sudah merasuk ke berbagai kalangan, tanpa membedakan usia. Suprinarto mengakui sekarang ini tidak ada wilayah yang bebas narkoba.

Dikatakan, peredaran atau penikmat barang terlarang ini tadinya hanya menengah ke atas. Namun sekarang sudah merasuk ke semua kalangan, mulai aparat penegak hukum, anggota legislatif, kepala dinas, hingga mahasiswa dan pelajar.

Menurut Suprinarto, dilihat dari hasil pengungkapan pihak BNNP Jateng maupun kepolisian tercatat “Aparat, ada, itu oknum yang terlibat. Kemudian ada ASN, legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama juga ada, banyak yang kena, sudah masuk ke semua kalangan. Makanya untuk itu harus siap-siap dari sekarang, harus bisa menjaga diri,” bebernya.

Kabid Rehabilitasi BNNP Jateng Teguh Budi Santoso menambahkan, setidaknya terdapat 300 orang pecandu narkoba pada 2019 ini. “Jumlah tersebut ada yang sifatnya sukarela, volentri, kompolsi ataupun yang proses hukum. Kalau direhab medis selama tiga bulan, dan selanjutnya nanti ada pasca rehabilitasi atau program kelanjutan 6 bulan,” bebernya.