Kenaikan UMR Tak Sekadar Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Magelang

93
Oleh : Yuyun Wiendyawati

RADARSEMARANG.ID, UPAH Minimum Regional (UMR) yang baru sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 telah dilaksanakan di tahun ini.

Bagi para pekerja di Kota Magelang selama tiga tahun terakhir sejak 2016 hingga 2019 UMR terus naik. Pada 2016 UMR sebesar Rp 1.341.000 naik sebesar 8,35 persen menjadi Rp 1.453.000 di tahun 2017. Kemudian 2018 naik 8,74 persen menjadi Rp 1.580.000, dan 2019 naik sebesar 8,03 persen menjadi Rp 1.707.000. Pertanyaannya, apakah dengan kenaikan UMR tersebut kesejahteraan para pekerja semakin meningkat?

Setiap wilayah di Jawa Tengah mempunyai perbedaan dalam penentuan tingkat UMR. Hal tersebut memang sudah diatur oleh pemerintah dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei, yang membahas tentang upah minimum.
Upah yang diacu pada PP No 8 tahun 1981 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1996 adalah harga jasa tenaga kerja yang merupakan kontra prestasi tenaga kerja karena menjual jasanya di sektor produksi/jasa. Dengan adanya kenaikan upah maka pendapatan dan daya beli pekerjapun akan naik. Pada penentuan harga jasa pekerja ini, seringkali menimbulkan masalah yang cukup rumit bagi pemerintah. Sebab dari sisi perusahaan yang menggunakan jasa pekerja tentunya menginginkan upah yang murah, agar mereka dapat menekan harga jual produk yang dihasilkannya.

Sedangkan dari pihak para pekerja yang telah lama menerima upah jauh di bawah kebutuhan hidup minimum (KHM), dengan perbaikan upah tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif yaitu meningkatnya tingkat konsumsi domestik. Dengan kenaikan upah, masyarakat cenderung menaikkan tingkat konsumsi domestiknya serta terpenuhinya kebutuhan hidup layak (KHL) para buruh/pekerja beserta para keluarganya.

Untuk memperoleh kepantasan dalam hubungan kerja antara perusahaan dan para pekerja, maka melalui Tripatrit yaitu wakil pemerintah, perusahaan dan pekerja telah ditetapkan upah minimun regional (UMR). Melalui UMR itu pemerintah mengharapkan tingkat upah dapat terjaga, tidak turun dari batasan minimumnya.

Sebab pemerintah menyadari bahwa dengan bargaining power pengusaha yang lebih kuat, tanpa adanya UMR tersebut, pengusaha dapat menekan upah bagi para pekerja serendah mungkin agar dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini mungkin terjadi karena pasar tenaga kerja di Kota Magelang mengalami surplus, akibatnya pengusaha dapat mengeksploitasi pekerja untuk bekerja secara maksimal bagi keuntungan perusahaan semata.

Dalam menetapkan UMR, pemerintah diharuskan mampu mengalkulasi secara efektif dan efisien tentang besaran UMR secara netral, tanpa mengorbankan salah satu pihak antara kaum buruh dengan pengusaha. Oleh karena itu dalam penetapan suatu UMR harus berdasarkan pada hasil survei KHL, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang di antaranya terdiri dari pemerintah, pengusaha, perwakilan serikat pekerja, dan pihak yang netral dari akademisi.