Terus Tekan Angka Kecelakaan Kerja

105
PERTOLONGAN: Simulasi P3K yang dipraktikkan oleh sejumlah pekerja dalam Apel K3 di GOR Bahurekso, kemarin. (BUDI SETIYAWAN/RADARSEMARANG.ID)
PERTOLONGAN: Simulasi P3K yang dipraktikkan oleh sejumlah pekerja dalam Apel K3 di GOR Bahurekso, kemarin. (BUDI SETIYAWAN/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Pemkab Kendal mendorong terlaksananya sistem menejemen K3 (Keselamatan, Kesehatan Kerja) untuk bisa dilaksakan perusahan yang mempekerjakan karyawannya. Hal ini penting sehingga pekerja bisa mendapatkan jaminan dalam melaksanakan tugasnya.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kendal, Syukron Samsul Hadi dalam Apel K3 yang dihelat di Gedung Olahraga (GOR) Bahurekso. Ada sebanyak Sebanyak 500 pekerja dari 40 perusahaan yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam Apel tersebut, Pemkab juga memberikan penghargaan kepada dua perusahaan di Kendal yang dinilai mampu menjadi pelopor K3. Dua perusahaan tersebut yakni PT Sari Tembakau Harum dan PT Rimba Partikel Indonesia.

Syukron mengatakan, pemberian penghargaan itu diberikan karena dua perusahaan sudah mendapat sertifikat penerapan K3 oleh tim penilai kementrian ketenagakerjaan (Kemnaker). “Semua perusahaan di sudah menerapkan K3, namun ada yang belum melakukannya secara maksimal,” katanya.
Dengan adanya apel dan sosialisasi K3 ini diharapkan semua perusahaan dan semua pekerja benar-benar memperhatikan K3. Sehingga para pekerja bisa bekerja dengan nyaman dan aman. “Pekerja mendapatkan jaminan sosial, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan jaminan pensiun,” tuturnya.

Kasi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Disnaker Kendal, Kusumartini, menambahkan jika pihaknya rutin melakukan sosialisasi K3 ke semua perusahaan di Kendal. Namun saat dilakukan pemantauan, ternyata masih ada perusahaan dan pekerja yang tidak mengindahkan dengan menggunakan alat pengaman diri (APD). Seperti tulisan peringatan, pemakaian masker, sepatu boat, sarung tangan dan sebagainya.

Kepala Kantor Cabang pembantu BPJS Ketenagakerjaan Kendal, Yunan Shahada, mengatakan perlindungan jaminan sosial sangat dibutuhkan semua pekerja. Bahkan PPPK yang baru dibentuk dari PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, semua pekerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Menurutnya bahwa Dewan Jaminan Sosial (DJSN) menegaskan bahwa PP tersebut merupakan implementasi dari isi UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). “BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial berdasarkan 9 prinsip SJSN. Yakni prinsip nirlaba (non profit) dimana semua hasil penyelenggaraan program seluruhnya diberikan kepada pekerja itu sendiri,” tuturnya. (bud/bas)