Pembangunan Lamban, Ganggu Aktivitas Warga

34
BETONISASI : Akses Tambaklorok menuju TPI terkait pembangunan Kampung Bahari, masih dalam tahap betonisasi hingga Senin (11/2) kemarin. Kondisi tersebut menyebabkan warga Tambaklorok tak bisa leluasa melakukan aktivitas kesehariannya. (DOK RASE)
BETONISASI : Akses Tambaklorok menuju TPI terkait pembangunan Kampung Bahari, masih dalam tahap betonisasi hingga Senin (11/2) kemarin. Kondisi tersebut menyebabkan warga Tambaklorok tak bisa leluasa melakukan aktivitas kesehariannya. (DOK RASE)

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – Masyarakat Tambaklorok berharap pembangunan Kampung Bahari segera rampung. Pasalnya, dengan kondisi saat ini, aktivitas jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merasakan dampaknya.
Saat ini pengerjaan masih dalam tahap betonisasi akses ke TPI. Salahsatu pengusaha ikan di TPI, Suyatmi, 48, menuturkan imbas dari pembangunan tersebut banyak pembeli ikan yang merasa kesulitan mengakses TPI.

“Pembangunan jalannya setengah-setengah, jadi malah membuat akses jalan terputus,” kata Suyatmi, Senin (11/2). Akibat dari proyek tersebut, kendaraan dari pembeli tidak bisa langsung masuk ke area TPI.
“Mobil tidak bisa masuk dan motor pun kesulitan karena harus melewati jalan setapak di permukiman warga,” katanya.

Camat Semarang Utara, Aniceto Magno da Silva menuturkan jika pihaknya sering menerima keluhan pembangunan yang belum juga rampung. Saat ini pihaknya masih menampung keluhan-keluhan dari warga Tambaklorok terkait pembangunan Kampung Bahari. “Kami memang memperoleh banyak aduan soal ini. Namun kewenangan pembangunan memang bukan pada kami,” kata Aniceto.
Ia juga memastikan jika keluhan masyarakat tersbeut akan segera disampaikan kepada Pemkot Semarang. “Agar ada tindak lanjut ke pihak yang menangani. Kami juga berusaha untuk mendorong percepatan penyelesaian pembebasan lahan bagi lahan yang belum terbebaskan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, mengatakan, perlu percepatan dalam proses pembangunan Kampung Bahari.Selama ini, pembangunan didanai melalui APBN. Sehingga, sebagai pengguna dan pemberi anggaran, kementerian terkait seharusnya melakukan pengawasan terhadap proyek Kampung Bahari.

“Progresnya stagnan, perlu dipertanyakan apakah kurang kontrol atau pengawasan sehingga molor,” ujar Supriyadi. Terkait pembebasan lahan yang belum rampung, lanjutnya, supaya proyek serta permasalahan yang ada di Kampung Bahari, segera bisa diselesaikan dan dilanjutkan pembangunannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Iswar Aminuddin menjelaskan, untuk pembebasan lahan memang mengalami kendala. Namun pihaknya sudah menempuh jalur konsinyasi. “Sudah kami titipkan (ganti rugi) ke pengadilan,” kata Iswar. (ewb/zal)