Fokuskan Anggaran Rp 258 Miliar untuk Pemberdayaan

31
DANA DESA : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyalami kepala desa usai sosialisasi dana desa 2019. (Taufik Hidayat/RADARSEMARANG.ID)
DANA DESA : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyalami kepala desa usai sosialisasi dana desa 2019. (Taufik Hidayat/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, KAJEN – Tahun ini Pemkab Pekalongan mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 258 miliar. Anggaran tersebut untuk 272 desa. Masing-masing desa mendapat sekitar Rp 950 juta. Pemkab meminta kepala desa menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin. Mengingat tahun lalu penyerapan anggaran rata-rata 70 persen.

“Kami berharap penyerapannya maksimal, namun tetap sesuai rencana anggaran pemerintah desa dan sesuai aturan,” tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan, Moh Afib, di sela sosialisasi dana desa di aula Setda, Senin (11/2).

Sementara itu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan bahwa dana desa yang diterima Kabupate Pekalongan, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu bertambah hingga 15 persen, dan selama tiga tahun dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Menurutnya tahun 2019 ini, dana desa lebih digunakan untuk pemberdayaan dan pelatihan, karena pembangunan infrastruktur sudah dilakukan pada tiga tahun sebelumnya. Kalau pun masih ada pembangunan infrastruktur, maka lebih pada pelaksanaan proyek padat karya.

“Sekarang tidak ada lagi alasan, bahwa pembangunan desa tidak dapat dilakukan karena tidak ada uang, per desa Rp 950 juta harus dapat digunakan semaksimal mungkin untuk desa, jangan sampai hanya digunakan separonya, Kelak desa harus kreatif dan inovatif,” kata Bupati Asip.

Bupati Asip juga menegaskan dengan adanya dana desa yang cukup besar, maka bukan hanya pembangunan infrastruktur desa yang bagus, namun juga harus mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat.
Menurutnya sudah saatnya setiap desa harus memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dapat memaksimalkan potensi aset desa.

“Sekarang bukan saatnya mengelola dana desa secara ngawur, harus direncanaka dengan baik, harus berdampak pada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, bangun dan dirikan Bumdes,” tegas Asip. (thd/zal)