Pelabuhan Batang Diharapkan Dongkrak PAD

53
SEPAKAT: Pemkab Batang dan Kementerian Perhubungan menyepakati, beroperasinya Pelabuhan Batang, pada Rabu (6/2). LUTFI HANAFI /RADARSEMARANG.ID
SEPAKAT: Pemkab Batang dan Kementerian Perhubungan menyepakati, beroperasinya Pelabuhan Batang, pada Rabu (6/2). LUTFI HANAFI /RADARSEMARANG.ID

RADARSEMARANG.ID, BATANG – Setelah menunggu hampir setahun, akhirnya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang mendapat angin segar terkait Pelabuhan Batang. Setelah Pemkab setempat resmi melakukan MoU dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sehingga kini pelabuhan kelas III tersebut siap menyandarkan kapal.

MoU yang berisi kerjasama tentang koordinasi tugas dan fungsi pelayaran, berlangsung di Ruang Abirawa Kantor Bupati Batang, pada Rabu (6/2). “Penandatangan nota kerjasamanya ini sudah ditunggu selama satu tahun, karena Pelabuhan Batang bagian dari penunjang tranpsortasi laut yang memiliki potensi besar dan semangat baru untuk pertumbuhan industrai dan ekonomi,” kata Bupati Wihaji usai penandatanganan kerjasama.

Dengan adanya MoU ini, Pemkab memiliki pedoman dalam menentukan kebijakan lanjutanya. Sehingga Pemkab Batang dan masyarakat, bisa mendaptakan manfaat dengan adanya pelabuhan tersebut. “Adanya MoU ini, tentu bisa meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus menyalahi regulasi yang sesuai dengan fungsinya dan peruntukanya,” ucap Bupati semangat.

Bupati Wihaji juga tidak mempungkiri kalau di dunia laut dan pantai memang sedikit keras, dan biayanya mahal, maka dengan mou ini Prmkab punya kewenangan untuk ikut menertibkanya. “Orang akan datang menggunakan pelabuhan kalau biayanya murah. Memang murah di UPP nya tapi lainnya yang mahal. Dan Pemkab siap menertibkan, karena ada patokan MoU,” kata Wihaji

Dirjen Hubungan Laut yang di wakili Kepala Biro Hukum Difla Oktaviana mengatakan, keberadaan pelabuhan Batang merupakan salah satu pabuhan curah terbaik, maka kerjsama ini agar Pemkab mendapatkan manfaat dengan adanya pelabuhan.

“Kerjasama ini dibuat agar Pemda lebih bersinergi lagi dengan Pemerintah Pusat, dan kemanfaatan Pelabuhan dapat sesuai dengan peruntukanya serta tidak menyalagi undang- undang yang berlaku,” kata Difa Oktaviana.

Dijelaskan pula, dalam MoU tersebut akan lebih ada kerjasama dan dukungan Pemkab agar lebih kreatif dan inovatif, sehingga pelabuhan menjadi lebih hidup yang baik menjadi makin baik dan berjalan positif sesuai rencana.

Sementara Kepala Unit Penyelanggaraan Pelabuhan Batang Muhammad Fahrudin mengatakan, Pelabuhan curah Batang masuk kategori kelas III untuk kering dan basah. “Selama masa uji coba, pelabuhan sudah menyandarkan dalam satu bulan 10 kapal untuk bongkar muat pasir dan batu split dengan kapaitas kapal 2,7 fit atau 3000 GT,” jelasnya.

Selanjutnya, walaupun sudah ada kerjasama ini. Untuk operasional Pelabuhan kelas III Batang secara resmi menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena berada dalam tanggungjawab mereka. (han/bas)