Jateng Park Siap Groundbreaking

Ditargetkan 28 Februari

182

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Mega proyek Jateng Park siap groundbreaking bulan depan. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta agar dilakukan percepatan dalam pembangunan wahana wisata yang akan menjadi andalan Jateng ini. ”Sebenarnya, proses pembangunan proyek ini sudah mengerucut. Tinggal kita mengiyakan saja. Ada sedikit secara administratif yang musti disampaikan,” ujar Ganjar di kantornya, Senin (21/1).

Gubernur mengaku telah menemui sejumlah pihak terkait untuk mendapatkan kepastian pembangunan Jateng Park. Sebab, pihaknya telah menyiapkan segala hal, termasuk akses jalan. Hanya saja, dirasa proses berjalan lamban. ”Ternyata masih ada persoalan negosiasi saja antara Perhutani dengan investor mengenai besaran sharing-nya. Sehingga, beberapa izin yang kita keluarkan, untuk izin prinsip, akhirnya expired (kedaluwarsa) dan harus diperbaiki,” jelasnya.

Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Jateng, Peni Rahayu, membenarkan bahwa memang belum ada keputusan mengenai besaran nilai sharing yang harus diberikan kepada Perum Perhutani. Jika sudah clear, pembangunan Jateng Park bersama perusahaan Haka Sarana Investama (HSI) akan diumumkan setidaknya pada 28 Februari mendatang.

”Kalau sudah clear kita berani mengumumkan. Sama Pak Gubernur, Perhutani diberi waktu dua hari untuk memutuskan besaran sharing ini,” ujar Peni di kantor Gubernur Jateng, kemarin.

Dijelaskan, pembangunan Jateng Park akan menggunakan dua mekanisme. Sebagian kawasan melalui mekanisme kerja sama antara pemprov melalui PT SPJT (Sarana Pembangunan Jawa Tengah) dengan nilai saham 49 persen dengan Perhutani melalui PT Palawi dengan saham 51 persen. ”Kemudian keluarlah PT PSS (PT Penggaron Sarana Semesta) yang akan kerja sama dengan investor. Mekanisme ini akan dilakukan pada lahan seluas 371 hektare,” jelasnya

Sedangkan mekanisme kedua adalah lewat Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) pada lahan 100 hektare. Untuk mekanisme kedua ini, jelas dia, investor sudah siap untuk mengganti lahan dua kali lipat, yakni 200 hektare.

Kalau hingga waktu yang ditentukan Perhutani belum bisa memberikan keputusan, lanjut dia, maka ada kemungkinan Jateng Park tidak akan dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama. ”Kalau nggak dengan kerja sama, kita pakai TMKH saja. Sudah bisa. Atau minta ditambah lagi jadi 200 hektare. Tinggal nanti bisa nggak mencari gantinya yang 400 hektare,” tuturnya. ”Jatim Park aja 18 hektare. Masak kita 100 hektare nggak bisa,” katanya.

Ia menjelaskan, kendala yang dialami adalah sebagai BUMN Perhutani memiliki mekanisme yang musti dikomunikasikan dengan Kementerian BUMN. Terlebih jangka waktu kerja sama ini cukup lama, yakni 35 tahun pengelolaan oleh investor dan dapat diperpanjang per 20 tahun.

”Ini yang menjadi kendala. Tapi BUMN biasanya asal sudah sesuai standar perhitungan, di kawasan hutan kan ada standar perhitungan ketika akan memanfaatkan kawasan hutan yang sudah dihitung KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Sudah keluar hasilnya,” ujarnya menjelaskan.