Bos D’Paragon Dilaporkan Menipu

223

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG-Malang benar nasib Direktur Utama PT D’Paragon Labbaika Utama (Apartemen Royal D’Paragon), Sani Goenawan. Baru saja, ia dan perusahaannya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang, kembali ia harus menjalani perkara pidana. Sani diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana mencapai Rp 10.166.665.400. Pelapornya tak lain dibuat oleh pendahulunya di D’Paragon, yakni Muhammad Syarif Hidayat, yang mengadu ke Polres Sleman.

Meski demikian, perkara pidana yang menjerat pengembang Royal D’Paragon Residance Apartement yang berlokasi di Jalan Setiabudi Semarang tersebut, sedikit aneh. Sebab, perkaranya itu sempat diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Meski akhirnya dibuka kembali dan bergulir sampai ke pengadilan. Hal itu disampaikan tim penasehat hukum terdakwa, HD Djunaedi dan Andreas Haryanto, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (18/1).

Dikatakannya, kliennya tercatat warga Srondol, Banyumanik, Semarang. Dalam kasus itu, kliennya menjadi korban atas ulah Muhamad Syarif, karena sebelumnya Syarif adalah Direktur Utama PT D’Paragon Labbaika Utama, kemudian digantikan kliennya. Dengan demikian, ia menduga uang konsumen bukan digunakan kliennya.

“Klien kami (Sani Goenawan) hanya korban dari rencana pembuatan apartemen di Srondol, sedangkan tanah yang akan dibangun memang milik orangtuanya, namun klien kami dibohongi oleh pengusaha abal-abal, apalagi saat ini perusahaan dan klien kami sudah dipailitkan,” kata Dr Djunaedi.

Sedangkan terkait kasus pidana tersebut, pihaknya menilai kasusnya terkesan dipaksakan. Ia menyampaikan, seharusnya ada prosedur formal yang harus ditinjau kebenarannya. Apalagi, dalam kasus tersebut tidak ada putusan praperadilan dan perkaranya sudah di-SP3. Atas perkara pidana yang sudah disidang di Pengadilan Negeri (PN) Sleman tersebut, Djunaedi meminta, majelis hakim yang dipimpin Erma Suharti, untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima dan batal demi hukum surat dakwaan jaksa. “Ya, kami memohon majelis hakim menyatakan menerima eksepsi, serta sebaliknya menyatakan batal demi hukum surat dakwaan jaksa,”ujarnya.

Andreas Haryanto menambahkan, poin penting dalam eksepsi yang dimohonkan pihaknya, seharusnya diterima oleh majelis hakim, karena kasus yang sudah SP3 sejak setahun lalu ini, justru dibuka kembali oleh kepolisian dengan alasan ada putusan praperadilan. Padahal, lanjutnya, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh timnya, ternyata tidak pernah ada proses praperadilan yang diajukan oleh Muhammad Syarif Hidayat atas SP3 yang sudah diterbitkan polisi dengan nomor B/193.a/XII/2017/Reskrim. Pihaknya juga menyatakan, akan melayangkan surat pengaduan ke Mabes Polri terkait dugaan kebohongan tersebut.

“Kami sudah cek melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sleman, tidak ditemukan putusan praperadilan perkara tersebut. Ini artinya telah terjadi kebohongan,” tandasnya.(jks/aro)