Dorong Pengawasan Gelandangan dari Luar Daerah dan Pengalihan Puskesmas ke RSU Tipe D

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang Terhadap Empat Raperda

104
HUMAS DPRD Kab Magelang
MASUKAN : DPRD Kabupaten Magelang melakukan telaah dan memberikan masukan terhadap raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Magelang.

RADARSEMARANG.ID, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang memberikan sorotan terhadap empat raperda yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Mulai dari Raperda Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan, kemudian Raperda Penanganan Tunasusila, Raperda Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Grengseng Pamudji meminta Pemkab Magelang melakukan kajian mendalam terkait Raperda Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan. Termasuk langkah-langkah strategis yang akan diambil mendasari pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945. “Termasuk bagaimana sistem rehabilitasi sosial bagi gelandangan pengemis dan anak jalanan dilakukan melalui rehabilitasi sosial luar panti. Termasuk langkah preventif, represif dan rehabilitasi,” papar dia.

Grengseng menambahkan, Pemkab Magelang harus memiliki kajian rutin terhadap gelandangan yang ada di wilayahnya. Mengingat banyak disinyalir gelandangan berasal dari luar Kabupaten Magelang menyebabkan permasalahan baru bagi pemerintah daerah. “Usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup dalam kehidupan mereka,” tutur dia.

Lebih lanjut, kata dia, sesuai dengan kewenangannya rehabilitasi sosial yang dilakukan adalah rehabilitasi di luar panti. Adapun rehabilitasi sosial di dalam panti merupakan kewenangan pemerintah provinsi. “Guna mendapatkan penanganan rehabilitasi sosial dalam panti oleh pemerintah provinsi akan dilakukan fasilitasi oleh Dinas Sosial PPKB PPPA. Setelah mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti berupa bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik dan bimbingan keterampilan maka peran pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha,” paparnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tentang Raperda Penanganan Tunasusila. Fraksi PDI Perjuangan mengimbau kepada pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh melakukan pendekatan sehingga akan didapat penyebab pokoknya dan menindaklanjuti dengan memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.
”Fraksi PDI Perjuangan sangat setuju untuk diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2002 dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang mereka hadapi dan mencarikan solusi terbaik,” paparnya.

Terkait Raperda Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fraksi PDI Perjuangan mendorong, pemerintah daerah untuk menambah jaringan bagi wilayah yang masih belum ada jaringan internet. Belakangan, Fraksi PDI Perjuangan telah menyaksikan ada MoU dengan PT Telkom untuk meningkatkan jaringan. “Selain sistem, sejauh mana tentang kesiapan SDM dari pemerintah sendiri untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu menggunakan dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi tersebut,” papar dia.

Sedangkang terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, PDI Perjuangan mempertanyakan sejauh mana kesiapan alih fungsi puskesmas ke RSU tipe D. Mengingat proses pemindahan ini dibutuhkan banyak persyaratan, mulai dari dokumen, fasilitas kesehatan dan SDM.