Sumur Bor Sebabkan Rob

65
DISKUSI – Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz saat hadir dalam sosialisasi Peraturan Wali Kota No 22 Tahun 2017 mengenai Upaya Kelola Lingkungan. (Lutfi Hanafi/Radarsemarang.id)

RADARSEMARANG.ID,PEKALONGAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Wali Kota No. 22 Tahun 2017 mengenai Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL dan SPPL ).

Hal ini untuk antisipasi kerusakan lingkungan, karena seperti pemanfaatan sumbor pada sungai bawah tanah (artesis) di lingkungan usaha hotel-hotel, ternyata berdampak pada bencana rob yang berkepanjangan.

“Kegiatan ini untuk menyosialisasikan upaya pencegahan dampak lingkungan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan,” papar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Purwanti di ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan, pada hari Senin (12/11/2018).

Dihadiri oleh 100 peserta tamu undangan di antaranya dari OPD di Lingkungan Pemkot Pekalongan, para pengusaha, perwakilan kecamatan dan kelurahan, instansi rumah sakit dan puskesmas di wilayah Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz menyampaikan pentingnya dokumen lingkungan bagi kegiatan/usaha, bertujuan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan dengan jalan mencarikan teknik penyelesaian dampak tersebut.

“Dokumen itu sangat penting karena begitu terjadi dampak akan menimbulkan banyak tuntutan masyarakat. Contohnya kasus pencemaran sungai. IPAL yang dibangun oleh Pemkot Pekalongan baru 50 persen digunakan. Kapasitas 4000, hanya 2000 yang baru digunakan. Artinya masih banyak limbah yang dibuang di sungai yang mengakibatkan pencemaran lingkungan,” terangnya.

Menurut Saelany, hal serupa juga terjadi pada dampak lingkungan penurunan permukaan tanah sekitar 30 cm akibat pemanfaatan sungai bawah tanah (artesis) di lingkungan usaha hotel-hotel yang berdampak pada bencana rob yang berkepanjangan.

“Setiap kegiatan usaha yang dilakukan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sejauh ini berdasarkan hasil pemantauan kami sebagian besar pemrakarsa dalam hal ini para pengusaha di wilayah Kota Pekalongan sudah melaporkan dokumen UKL-UPL serta SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup namun masih ada sebagian yang belum,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Purwanti. (han/lis)

Silakan beri komentar.