Pengetahuan Perubahan Iklim Masih Minim

89
PENANGANAN BANJIR-ROB : Peneliti lembaga kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Lenny Hidayat menjadi narasumber dalam Konferensi Sungai Asia yang digelar Komunitas Kali Loji Pekalongan di Hotel Pesonna. (Taufik Hidayat/RADARSEMARANG.ID)
PENANGANAN BANJIR-ROB : Peneliti lembaga kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan Lenny Hidayat menjadi narasumber dalam Konferensi Sungai Asia yang digelar Komunitas Kali Loji Pekalongan di Hotel Pesonna. (Taufik Hidayat/RADARSEMARANG.ID)

RADARSEMARANG.ID, PEKALONGAN- Kota Pekalongan telah dilanda banjir rob selama bertahun-tahun, luasan banjirnya pun kian meluas setiap tahunnya. Sebab, belum ada penanganan yang serius dari Pemerintah Kota Pekalongan.

Untuk itu, dibutuhkan serangkaian pembenahan untuk menjadikan Kota Pekalongan siap menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya dalam penanganan banjir rob. Salah satunya dengan menguatkan pengetahuan dari berbagai komponen akan dampak perubahan iklim, yang sekarang ini masih minim. Selain itu membangun kolaborasi aktor tata kelola pemerintahan untuk bisa mengatasi banjir rob.

Hal tersebut dikatakan peneliti lembaga kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan, Lenny Hidayat, saat mengisi Konferensi Sungai Asia yang digelar Komunitas Kali Loji Pekalongan di Hotel Pesonna, Sabtu (10/11).

”Perlu ada upaya sungguh-sungguh dari berbagai elemen di Kota Pekalongan. Pasalnya, dari hasil survei persepsi penelitian kemitraan, menunjukan baik pejabat politik, birokrasi maupun masyarakatnya belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait perubahan iklim, meskipun secara dampak mereka telah merasakan,” ungkap Lenny Hidayat.

Lenny Hidayat juga menjelaskan, bahwa kemitraan telah melakukan penelitian terkait dampak perubahan iklim di empat daerah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen-Jawa Tengah, Pulang Pisau-Kalimantan Tengah dan Donggala-Sulawesi Tengah.

Menurutnya dari empat kabupaten/kota yang dijadikan wilayah penelitian, Kota Pekalongan mendapatkan predikat terbaik dalam penelitian tata kelola perubahan iklim, namun penerapannya belum dilakukan secara maksimal.

Lenny Hidayat juga mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, Kota Pekalongan jadi salah satu wilayah pilot implementasi program adaptasi perubahan iklim, yang dilaksanakan oleh Bappenas. Sebagai wilayah yang diprioritaskan untuk melaksanakan program adaptasi, Kota Pekalongan seharusnya memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup komprehensif terkait perubahan iklim tersebut.

”Termasuk belum adanya masterplan penanggulangan banjir rob, dimana di dalamnya ada pembagian tugas penanganan sesuai dengan kewenangan antara Kota dan Provinsi,” kata Lenny.

Sementara itu, dosen di Kota Pekalongan, Sutardi, menjelaskan bahwa masterplan penanganan banjir rob seharusnya dibuat pemprov bekerjasama dengan lintas pemerintah daerah. Karena dengan tidak adanya masterplan, berdampak pada penanganan yang tidak terintegrasi. Menurutnya pemerintah kota memerlukan penanganan lebih komprehensif dalam menanggulangi yang timbul akibat rob. (thd/zal)