Perda Trantibumlinmas Tuntas Tahun Ini

111

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – DPRD Jateng terus mengejar penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Tujuan perda tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono, mengatakan Perda Trantibumlinmas merupakan landasan umum atau urusan wajib dalam penyelenggaraaan pemerintahan darah di bidang ketertiban umum. Karena bagaimanapun keamanan masyarakat sangat utama dan harus diperioritaskan. “Ini sangat mendesak dan harus selesai tahun ini, karena untuk melindungan dan demi keamanan masyarakat Jateng,” katanya saat uji publik Raperda Trantibumlinmas.

Ia menambahkan, raperda ini sebagai acuan atau pedoman untuk perda di daerah, juga bisa untuk sinkronisasi dengan perda yang sudah atau di atasnya. Satpol PP tidak akan maksimal peranannya tanpa ada kerja sama dan partisipasi dari masyarakat. “Kerja sama dan partisipasi masyarakat sangat penting peranannya untuk meningkatkan peran Satpol PP dalam bekerja,” tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Bambang Joyo Supeno mengatakan, tujuan dari perda itu juga sekaligus untuk mencegah segala ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tentunya selain untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintah dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara aman tertib dan teratur serta mendukung terciptanya ketahana nasional. “Kami ingin melindungan masyarakat Jateng dari berbagai ancaman yang ada. Dan ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” tambahnya.

Ia menambahkan, raperda ini nanti untuk penegakan perda provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Semisal penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sebelum uji publik, berbagai langkah sudah dilakuakn untuk menyempurnakan raperda tersebut. Termasuk dengan melakukan studi banding dan melihat daerah lain yang sudah memilikinya. “Sehingga nanti ketika diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tambahnya. (fth/zal)