91 Perusahaan Nunggak Iuran BPJS

32
NUNGGAK PAJAK : Tim gabungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda dan Disnakertrans Prov Jateng dalam pemanggilan perusahaan penunggak pajak iuran.SULISTIONO/RADARSEMARANG.ID
NUNGGAK PAJAK : Tim gabungan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda dan Disnakertrans Prov Jateng dalam pemanggilan perusahaan penunggak pajak iuran.SULISTIONO/RADARSEMARANG.ID

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Semarang, Kamis (8/11) kemarin, memanggil perusahaan perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Ada 91 perusahaan yang menunggak iuran selama 1 tahun, dengan nilai total tunggakan Rp 700 juta. Namun, dari 91 perusahaan yang dipanggil, hanya 16 perusahaan yang hadir.

Banyak faktor pihak perusahaan menunggak iuran BPJS, mulai dari kondisi perusahaan hingga tanggungan karyawan yang sudah keluar. “Dalam beberapa bulan ini perusahaan kami sedang masa transisi akuisisi, disamping usaha kami yang sedang lesu membuat pendapatan perusahaan sulit untuk membayar iuran,” ungkap Anton, perwakilan salah satu perusahaan saat dimintai klarifikasinya oleh tim BPJS dan Disnakertrans Jateng.

Alasan lain diungkapkan Andre, perwakilan perusahaan lainnya. Dia beralasan sistem adminitrasi perusahaannya membuat pihaknya menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. “Banyak karyawan kami yang keluar masuk dan tidak segera dilaporkan oleh pihak administrasi, sehingga kami masih harus membayar iuran karyawan yang sudah keluar,” bebernya.

Besaran tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sendiri bervariasi dari yang terkecil Rp 2,5 juta hingga yang terbesar Rp 180 juta. Beberapa perusahaan yang dipanggil untuk diklarifikasi kompak meminta keringanan pembayaran, termasuk keringanan denda yang harus ditanggung.

Menanggapi hal itu, PPS Kepala Kantor Cabang Semarang Pemuda, Dolik Yulianto, akan mempertimbangkannya. “Secara sistem sebenarnya tidak bisa, tapi kami akan bantu upayakan, paling tidak tahapan untuk pembayarannya,” kata Dolik.

Perusahaan perusahaan yang dipanggil ini, kata Dolik, sebelumnya sudah didatangi tim gabungan dan diberi surat pemberitahuan. Mereka adalah perusahaan yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda.

“Ini yang kami panggil, sebelumnya sudah dilakukan pendekatan persuasif, namun tidak ada upaya mereka untuk menyelesaikannya,” tegas PPS Kepala Kantor Cabang Semarang Pemuda ini.

Sementara itu Kabid Pengawasan Disnakertrans Jateng, Budi Prabawaning Dyah mengingatkan perusahaan yang dipanggil untuk segera memenuhi kewajibannya.
“Segera di bayar, karena nanti dampaknya yang rugi perusahaan itu sendiri, bisa dikenai sanksi dari teguran tertulis sampai yang terberat adalah tidak diberikan pelayanan publik tertentu,” cetus Dyah. (sls/zal)

Silakan beri komentar.