Keselamatan Jadi Prioritas, Pembukaan Patok Jalan Demi Masyarakat

Hasil Rapat DPRD Kabupaten Demak Mensikapi Palang Pintu Rel KA Kuripan

55
AUDIENSI: Wakil Ketua DPRD Demak H Fahrudin Bisri Slamet disela memimpin rapat audiensi warga di gedung DPRD kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADARSEMARANG.ID)
AUDIENSI: Wakil Ketua DPRD Demak H Fahrudin Bisri Slamet disela memimpin rapat audiensi warga di gedung DPRD kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADARSEMARANG.ID)

DPRD Kabupaten Demak kemarin menggelar rapat bersama untuk mensikapi persoalan terkait penutupan sebagian akses jalan Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen dan Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen oleh PT KAI, utamanya yang berdekatan dengan lintasan rel kereta api (KA). Seperti apa hasilnya?

WAHIB PRIBADI, Demak

RADARSEMARANG.ID, RAPAT yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Demak, H Fahrudin Bisri Slamet bersama Wakil Ketua H Muntohar dan Wakil Ketua H Nuryono Prasetyo diruang dewan tersebut menghasilan beberapa poin penting.

Pertama, faktor keselamatan dan perlindungan terhadap warga menjadi prioritas utama. Kedua, sesuai aturan, Pemkab Demak bertanggung jawab terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana yang berada di jalan Kuripan-jalan Kalitengah, termasuk dalam pemasangan rambu rambu lalu lintas.

Ketiga, dibutuhkan peran serta pengusaha (perusahaan) terkait keselamatan dalam penyediaan sarana prasarana diperlintasan rel KA. Dan, keempat penutupan jalan oleh PT KAI bisa dibuka lagi demi kemaslahatan masyarakat. Hasil kesimpulan rapat tersebut akan disampaikan ke Dirjen PT KAI. Meski demikian, pembukaan pintu jalan Kuripan Kalitengah tidak perlu menunggu surat balasan dari KAI, kecuali KAI secara resmi ada pemberitahuan surat ke Bupati Demak.

Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet menyampaikan, rapat bersama tersebut mengundang beberapa pihak terkait, baik dari PT KAI, Dinas Perhubungan, Camat Mranggen, Camat Karangawen, perwakilan dari sejumlah perusahaan di wilayah Kecamatan Karangawen dan Mranggen serta tokoh masyarakat dari Desa Kuripan dan Desa Kalitengah.

“Pada prinsipnya, kita sebagai wakil rakyat, termasuk saya yang berasal dari Mranggen ini juga bertanggungjawab terkait keselamatan warga. Jalan Kuripan harus dibuka lagi agar aktifitas warga tidak terganggu. Apalagi, banyak warga yang bekerja di pabrik atau perusahaan,” katanya disela memimpin audiensi di gedung DPRD Demak.

Menurut Slamet, pihaknya menghargai kebijakan PT KAI yang memasang patok besi di jalan dekat rel KA, namun kebijakan tersebut dinilai kurang tepat sehingga menuai protes warga. “Kebijakan menimbulkan ekses yang tidak baik,” katanya.

Dia menambahkan, dalam penutupan jalan dengan patok itu, PT KAI diduga tidak berkoordinasi dengan Pemkab Demak terlebih dulu sehingga dampaknya kurang baik. “Mestinya tidak memaksakan sesuatu manakala kebijakan itu menimbulkan masalah di masyarakat,” ujar anggota DPRD Demak dari Fraksi PDIP ini.

Slamet mengungkapkan, kebijakan apapun seharusnya tetap menghargai dan menghormati kewenangan pemerintah daerah. Ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2013. “Sebab, ini persoalan fasilitas umum, yaitu jalan utama yang menjadi akses masyarakat berlalulintas. Jadi, jangan sewenang wenang. Kita berharap, PT KAI bisa memahami dan kebijakan yang dibuat tidak merugikan masyarakat selaku pengguna jalan. Sebab, penutupan jalan banyak dampaknya,” katanya.

Kasus kecelakaan dilintasan rel KA tanpa palang pintu diakui kerap terjadi. Namun, bukan berarti jalan ditutup dengan patok. “Karena jalan Kuripan Kalitengah ini memang menjadi akses masyarakat dari banyak desa,” ujar dia.

Silakan beri komentar.