RPJM Dinilai Belum Tepat Sasaran

238
BAHAS KEMISKINAN : Anggota Komisi A sedang melakukan rapat dengar pendapat bersama perwakilan BPS Wonosobo dan Bappeda di gedung DPRD Kabupaten Wonosobo, Selasa, (31/7) siang. (Sigit Rahmanto/ Radar Kedu)
BAHAS KEMISKINAN : Anggota Komisi A sedang melakukan rapat dengar pendapat bersama perwakilan BPS Wonosobo dan Bappeda di gedung DPRD Kabupaten Wonosobo, Selasa, (31/7) siang. (Sigit Rahmanto/ Radar Kedu)

RADARSEMARANG.COM – Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Gedung DPRD Wonosobo, Selasa (31/7). Dewan menilai, program Pemerintah Daerah, khususnya pengurangan kemiskinan, tidak tepat sasaran.

Ketua Komisi A Suwondo Yudhistiro menyebutkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dicanangkan pemerintah dalam 5 tahun ke depan tidak membuahkan hasil yang signifikan. Ini seperti yang disampaikan oleh BPS mengenai data penurunan angka kemiskinan antara 2016-2017, yang hanya turun sebesar 0,9 persen. Padahal target pemerintah, bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen. “Ini artinya, Pemerintah Daerah salah dalam mengambil kebijakan yang terkait pengentasan kemiskinan,” katanya.

Program-program yang diberikan pemerintah juga dirasa tidak banyak menyentuh masyarakat yang memang membutuhkan. Ia menyebutkan contoh program yang tidak tepat sasaran seperti, bantuan rastra.” Dari data Bappeda, 68 persen masyarakat yang dikategorikan mampu, tetap masih menerima rastra. Nah inikan salah,” imbuhnya.

Dari data indikator makro yang disampaikan BPS, ada beberapa kategori untuk menunjukkan tingkat kemiskinan yang berada di Kabupaten Wonosobo. Salah satu yang disinggung BPS ialah Batas Kecukupan Makanan (BKM). BKM yang ditetapkan untuk kategori keluarga bisa hidup sehat dibutuhkan rata-rata 2100 kilo kalori/kapita. Sementara setiap tahunnya, grafik dan persentasenya naik dari 2015-2016 sebesar 19,36 persen. Dari jumlah 249.180 jiwa per bulan menjadi 297.422 jiwa.

Sementara itu, jika mengacu dari data yang disampaikan Bappeda terkait peta kemiskinan, titik terbanyak pada zona merah berada di daerah pinggiran, seperti daerah pedesaan dan pegunungan. Dari 15 kecamatan di kabupaten wonosobo, zona merah terbanyak berada di 4 kecamatan. Yaitu Kecamatan Kalikajar, Watumalang, Sapuran dan Kejajar. “Salah satunya bisa dilihat dari rumah yang belum memiliki jamban,” jelas Suwondo.

Suwondo mencontohkan, dari laporan Camat Kalikajar, ada lebih dari 10.055 rumah yang tidak memiliki jamban. Menurutnya, rumah yang tidak memiliki jamban itu bukan hanya milik mereka yang tergolong sebagai masyarakat miskin.

Dari data yang disampaikan itu, Komisi A berharap pada pemerintah kabupaten segera mampu membuat blueprint dalam menangani kantong-kantong kemiskinan secara terpadu. Selain itu pemerintah juga harus bisa segera melakukan percepatan program, terutama yang berada pada zona merah. Di satu sisi, program untuk meningkatkan pola kesadaran dan pemberdayaan masyarakat juga perlu disentuh sehingga segala bantuan yang diterima di tiap-tiap desa tidak melulu digunakan untuk pembangunan fisik saja. (cr1/ton)