Droping Air Tak Atasi Kekeringan

451
KEKURANGAN AIR BERSIH : Warga RT 1/ RW II Dusun Mulyosari Kalikayen Ungaran Timur terpaksa menyedot air sungai untuk kebutuhan MCK sehari-hari. Di wilayah tersebut sudah satu bulan ini kekurangan air bersih. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KEKURANGAN AIR BERSIH : Warga RT 1/ RW II Dusun Mulyosari Kalikayen Ungaran Timur terpaksa menyedot air sungai untuk kebutuhan MCK sehari-hari. Di wilayah tersebut sudah satu bulan ini kekurangan air bersih. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Mengantisipasi bencana kekeringan di Jateng, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merencanakan program pembuatan sumur dan pipanisasi ke rumah warga daerah terdampak. Sebab, droping air dirasa tidak akan mengatasi persoalan kekeringan yang rutin terjadi setiap tahunnya.

Plh Kepala BPBD Jateng, Sarwa Pramana mengatakan bahwa dalam pembuatan sumur pihaknya harus bekerjasama dengan ahli untuk melakukan survei. Hal ini penting dilakukan agar sumur yang dibuat benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Karena akuntabilitas kinerjanya kan harus bisa sampai masuk rumah penduduk. Kalau tidak, berarti proyek asal jalan saja. Jadi benar-benar harus hati-hati dalam pembuatan sumur ini,” imbuhnya.

Mengenai hal ini, pihaknya terus mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dana siap pakai bisa segera turun. Sementara ini, untuk mengantisipasi bencana kekeringan, BPBD masih melakukan droping air bersih ke tempat yang membutuhkan. Terhitung per 30 Juli total droping air sudah sebanyak 1195 tangki di 93 kecamatan dan 221 desa. ”Kalau kami kalikan jumlah liter, satu tangki kira-kira 5ribu liter. Sudah berapa juta yang didistribusikan,” ujarnya.

Salah satu daerah yang sudah mendapat droping air bersih, disebutkan olehnya, adalah daerah Wonosobo. “Wonosobo sudah. Banjarnegara sebentar lagi akan kami lakukan droping air. Tapi beberapa kabupaten, sepertii Blora malah belum. Grobogan sudah tetapi sedikit,” ujarnya sembari berharap, kemarau di Jateng tidak berlangsung dalam waktu yang panjang.

Dijelaskan pula olehnya, hingga saat ini dana BPBD sebesar Rp 600 juta belum digunakan sama sekali. Hal ini karena, sejumlah daerah kabupaten sudah mulai memanfaatkan sumber mata air di daerahnya dengan dibantu coorporate social responsibility (CSR), terutama dari lembaga perbankan, dunia usaha dan alumni.

“Harapan saya dana kabupaten/kota tidak usah ambil provinsi. Sehingga yang provinsi dikembalikan. Kalau mereka menggunakan dana provinsi, berarti di sana kehabisan dana. Berarti mereka nggak membangun komunikasi dengan CSR,” ujarnya. (sga/mg12/mg14)