Silpa Capai Rp 303 M, Banyak Potensi PAD yang Perlu Digali

Laporan Pembahasan Laporan Keuangan Pemkab Magelang Tahun 2017

229
SAH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang H Soenarno didampingi Suharno MM saat menyerahkan hasil pembahasan laporan keuangan APBD 2017 kepada Bupati Magelang Zainal Arifin, kemarin. (HUMAS DPRD Kab Magelang)
SAH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang H Soenarno didampingi Suharno MM saat menyerahkan hasil pembahasan laporan keuangan APBD 2017 kepada Bupati Magelang Zainal Arifin, kemarin. (HUMAS DPRD Kab Magelang)

RADARSEMARANG.COM – DPRD Kabupaten Magelang telah melakukan pencermatan dan pembahasan hasil koreksi BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. DPRD menyetujui laporan pertanggung jawaban tersebut dengan memberikan sejumlah catatan.

Juru bicara DPRD Kabupaten Magelang Budi Supriyanto mengatakan, DPRD memutuskan untuk menyetujui dengan tidak ada perubahan terhadap angka-angka yang disampaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. “Dalam persetujuan tersebut diketahui bahwa silpa atau anggaran sisa di tahun 2017 mencapai Rp 303 miliar.

“Tingginya Silpa itu diharapkan dapat meningkatkan evaluasi internal dan pengendalian internal Pemkab Magelang supaya di tahun ini silpa semakin sedikit dan semua program bisa dilaksanakan demi kepentingan masyarakat,” papar dia.

DPRD juga meminta Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. Sehingga kekurangan dan kelemahan pelaksanaan anggaran tahun 2017 tidak terulang kembali atau paling tidak potensi timbulnya kekurangan dan kelemahan tersebut dapat ditekan.

Setelah dicermati dalam Panitia Khusus dan dari LHP BPK, banyak potensi PAD yang masih bisa digarap lebih baik. Di antaranya Pajak Daerah seperti PBB, terutama pajak perkotaan, Galian Gol C, Sektor Pariwisata, Parkir, PPJU Retribusi Parkir dan sebagainya. “Khusus di bidang pariwisata diminta untuk meninjau kembali kerjasama dengan Pemerintah Provinsi tentang Ketep Pass, dan kerjasama yang ada di Baledono. Untuk itu perlu kajian potensi pendapatan. Sebenarnya banyak peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satunya bersumber dari parkir,” tegasnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, Badan Anggaran minta kepada bupati agar membuat kajian terkait dengan upaya peningkatan PAD tersebut, baik yang bersumber dari parkir ataupun yang lain. Khusus retribusi parkir lebih efektifnya ditangani satu pintu.

DPRD juga menyoroti Sektor Belanja. Secara umum penyerapannya masih rendah dan belum optimal, hanya mencapai 72 persen. Atas beberapa program dan kegiatan yang tidak terlaksana maupun penyerapan anggarannya masih rendah, hendaknya dapat dijadikan pembelajaran sehingga ke depan lebih akuntabel baik dari sisi perencanaan maupun penyusunan anggarannya.

“Meskipun silpa sudah turun, tetapi masih tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan antara lain sisa belanja pegawai lebih kurang Rp 100 miliar. Sisa tender dan bea operasional Rp 37,5 miliar di DPU-PR. Gagal lelang ini disebabkan jadwal yang mundur. Untuk itu ULP hendaknya bisa menyusun jadwal sejak awal,” terangnya.

Pengadaan tanah yang gagal, seperti Gedung Perpustakaan sebesar 6,1 miliar. Pengadaan tanah Puskesmas Salaman I anggaran 4 miliar, hanya terserap 1 M. Dengan demikian perencanaannya belum akurat. “Badan Anggaran meminta agar antar SKPD terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan,” terangnya. Lebih lanjut dia mengatakan, pelaksanaan program dan kegiatan agar dilaksanakan tepat waktu dan tidak banyak menumpuk di akhir tahun, sehingga anggaran dapat terserap dengan baik dan hasilnya berkualitas.