Raperda Kawasan Tanpa Rokok Disetujui

313
DISETUJUI:  Wakil Bupati Batang Suyono diampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Batang saat menandatangani persetujuan empat Raperda dalam rapat Paripurna Kamis ( 19/7/18). (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISETUJUI:  Wakil Bupati Batang Suyono diampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Batang saat menandatangani persetujuan empat Raperda dalam rapat Paripurna Kamis ( 19/7/18). (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Setelah melalui proses pengajuan hingga dilakukan pembahasan dengan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Batang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang akhirnya menyetujui 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan. Hal ini terjadi saat digelar Rapat Paripurna DPRD yang di pimpinan langsung oleh Ketua DPRD Imam Teguh Raharjo, pada Kamis, (19/7) di gedung Dewan.

Keempat Raperda tersebut meliputi, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, Raperda tentang Pelayanan Publik, Raperda tentang Ruang Terbuka Hijau, dan yang menarik Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selanjutnya, kata Imam Teguh Raharjo, sesuai dengan peraturan, akan dilakukan proses penggodokan baik secara teknis dan hukum sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Perda, serta akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah.

Wakil Bupati Batang Suyono yang membacakan sambutan Bupati menenerangkan, empat Raperda tersebut diusulkan untuk meningkatkan kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Yang  tentunya diiringi dengan peningkatan standar pelayanan publik yang baik, lingkungan kota yang aman, nyaman, segar,  indah, serta kawasan tanpa asap rokok.

“Maka dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.  Standar   pelayanan   adalah    tolok  ukur   yang  dipergunakan sebagai pedoman  penyelenggaraan  pelayanan   dan   acuan  penilaian   kualitas pelayanan  sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat,” ucapnya.

Disampaikan juga bahwa pengaturan penyelenggaraan pelayanan publik, memang  untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan dan  pemenuhan  hak hak masyarakat  secara  berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

“Dalam Penataan lingkungan kota yang aman, nyaman, segar, indah, maka penting dipandang adanya Ruang Terbuka Hijau dan pengelolaannya agar ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air tetap terjaga,” beber Suyono.

Tak hanya itu lanjutnya, ruang terbuka hijau juga untuk menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

“Untuk memperhatikan kepentingan umum, Kawasan Tanpa Rokok bertujuan  menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat terlindungi dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam  produk  tembakau, karena menyebabkan penyakit, kematian, dan  menurunkan  kualitas  hidup,  baik langsung  maupun tidak langsung,” jelasnya. (han/bas)