Eks Kepala BPN Minta Aset Dikembalikan

278

Sejak awal tidak ada niat untuk korupsi, semua karena kepatuhan terhadap pimpinan.

Priyono, melalui kuasa hukumnya, Hono Sejati.

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Dituntut pidana 7 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) gabungan dari Kejagung dan Kejati Jateng, mantan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang, Priyono, meminta majelis hakim menetapkan pengembalian harta, sejumlah aset bergerak dan tak bergerak miliknya, atas kasus dugaan korupsi terkait hadiah uang pengurusan hak atas tanah mencapai Rp 8,6 miliar dari pihak ketiga, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Dalam kasus itu, Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah I BPN Pusat nonaktif tersebut juga dibebankan JPU, untuk membayar denda Rp 300 juta subsidair satu tahun kurungan. Atas tuntutan itu, ia meminta majelis hakim mengembalikan sejumlah aset yang disita, karena sesuai fakta tidak ada keterkaitannya dan berhubungan dengan peroleh dari korupsi.

Adapun aset, harta benda yang disita JPU gabungan, diantaranya satu rumah di Jogjakarta, satu di Sleman, dan dua di Sukoharjo. Serta satu mobil Jazz bernopol H 8752 A, satu mobil CRV bernomopol H 7474 AA, emas seberat 35 gram dirampas untuk negara.

“Kami juga meminta agar status blokir di rekening Mandiri dan BCA dibuka,” kata Priyono, melalui kuasa hukumnya, Hono Sejati, Selasa (10/7).

Namun demikian, kliennya, mengaku bersalah atas perbuatannnya dan siap menanggung hukuman. Priyono menyatakan, apa yang dilakukannya karena semata-mata bentuk kepatuhan pada pimpinan. Ia juga mengaku sudah 27 tahun mengabdi di BPN.

“Sejak awal tidak ada niat untuk korupsi, semua karena kepatuhan terhadap pimpinan,” ujarnya.

Dalam kasus itu, JPU gabungan yang diwakili, Musriyono dan Fatoni Hatam menyebutkan, uang tersebut diterima melalui beberapa rekening diantaranya Rp 1,2 miliar langsung ke rekening terdakwa sendiri, rekening Sinny Rp 1,2 miliar, rekening Agung Wibowo Rp 1,6 miliar, rekening Sri Muryani Rp 560 juta, rekening Kamaludin Rp 2,6 miliar, kemudian melalui rekening Arif Sabtara Triwibawa Rp 1,3 miliar.

Disebutkan jaksa, kejadian tersebut bermula saat terdakwa Priyono dalam jabatannya selaku Kasi Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) pada kantor BPN Semarang dari 2006-2009, kemudian Kasi HTPT BPN Sukoharjo 2009-2011, Kepala Kantor BPN Kota Pekalongan 2011-2012, berlanjut sebagai Kepala BPN Semarang 2012-2014, terdakwa bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan keuntungan baik langsung atau tidak langsung dalam rangka kepengurusan hak atas tanah. (jks/zal)