Manipulasi SKTM, 500 Pendaftar SMA Dicoret

Pendaftar SMA Pakai SKTM Capai 62 Ribu Siswa

307
PENDAFTAR TERBANYAK: Ratusan calon peserta didik dan orangtuanya saat antre melakukan verifikasi berkas pendaftaran di SMP Negeri 43 Semarang, kemarin. Pada PPDB tahun ini, tercatat ada 1.036 calon peserta didik yang mendaftar di sekolah ini. (Trisnawati Diah Utami/Jawa Pos Radar Semarang)
PENDAFTAR TERBANYAK: Ratusan calon peserta didik dan orangtuanya saat antre melakukan verifikasi berkas pendaftaran di SMP Negeri 43 Semarang, kemarin. Pada PPDB tahun ini, tercatat ada 1.036 calon peserta didik yang mendaftar di sekolah ini. (Trisnawati Diah Utami/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Pemerintah benar-benar serius menindak tegas penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri. Hingga kemarin, Pemprov Jateng sudah mencoret 500-an pendaftar SMA yang ditengarai menggunakan surat miskin tersebut tidak sesuai kondisi di lapangan.

Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Wilayah Surakarta, Jasman Indradno,  mengatakan, angka ini masih terus berkembang mengingat seleksi siswa di Jateng masih berproses hingga pengumuman 11 Juli nanti.  ”Pencoretan ini berdasar laporan dari sekolah, dan yang dicurigai aspal. Ada yang ngaku-ngaku miskin tapi setelah dicek ternyata rumahnya bagus,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Secara keseluruhan, jumlah pendaftar SMA negeri di Jateng mencapai 113.092 calon peserta didik dari kuota 113.325 siswa. Dari jumlah tersebut, pendaftar dengan SKTM sebanyak 62.000-an anak, dan yang diterima ada sekitar 26.600 anak, termasuk yang sudah didiskualifikasi, sekitar 500 anak.

Dari total pendaftar dengan siswa miskin yang diterima, dikatakannya masih rasional. Jumlah siswa miskin masih berada di angka 23,5 persen dari jumlah pendaftar di seluruh Jateng. Hanya saja, memang jumlahnya tidak merata di setiap daerah. Ada sekolah yang siswa miskinnya melampaui 90 persen, ada pula yang hanya beberapa persen saja.  ”Memang SKTM di Jawa Tengah masih menjadi momok ya. Tapi, masih dalam batas normal untuk ukuran Jawa Tengah,” bebernya.

Adanya dinamika ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Terutama bagi RT, RW, Lurah/Kades, Camat dan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan SKTM. Ia berharap ada kerjasama yang baik untuk bisa menerbitkan SKTM sesuai dengan keadaan aslinya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen meminta agar pemegang SKTM dapat dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Dalam hal ini, ia ingin pemerintah untuk tidak tergesa-gesa menetapkan pemegang SKTM untuk langsung diterima tanpa verifikasi.

Mekanisme penerimaan peserta didik baru, ia katakan juga harus dibenahi. Dengan begitu, penerimaan siswa baru dapat dilakukan dengan sistem yang fair. ”Saya sepakat bahwa pendidikan menengah tidak menetapkan peserta didik baru, sebelum persoalan tersebut diselesaikan,” tegas politikus PKB ini.