DPRD Bahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD 2017

295
SERAHKAN : Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 kepada DPRD Kabupaten Magelang, dalam sidang paripurna, kemarin. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)
SERAHKAN : Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 kepada DPRD Kabupaten Magelang, dalam sidang paripurna, kemarin. (HUMAS DPRD KABUPATEN MAGELANG)

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID— DPRD Kabupaten Magelang telah menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dari Bupati Magelang dalam Sidang Paripurna kemarin malam. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Drs H Soenarno.

Dalam laporan tersebut, Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP mengatakan, dari target Pendapatan Daerah Rp 2,3 triliun dan dapat terealisasi Rp 2,2 triliun. Kekurangan dari target sebesar Rp 85,8 miliar atau terealisasi sebesar 96,36 persen dari yang direncanakan.

Rincian Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 399 miliar dan berhasil direalisasikan Rp 403 miliar. Komponen pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Pajak daerah yang melebihi target hingga Rp 8,8 miliar. Kemudian dari pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kemudian, pendapatan lain yang sah dari yang dianggarkan sebesar Rp 251 miliar berhasil direalisasikan Rp 249 miliar. Juga pendapatan dari sumber lain seperti transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dan alokasi khusus.

Dalam laporannya, Bupati Magelang juga menyampaikan realisasi belanja daerah. Di mana, dianggarkan Rp 2,3 triliun, baru terealiasasi Rp 1,9 triliun. Kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp 384 miliar.

Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena waktu yang tidak cukup untuk pelaksanaan kegiatan. Ada juga kegiatan yang gagal lelang sehingga diluncurkan dan dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam laporan tersebut dirinci juga belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang sebesar Rp 1,6 trilun. Kemudian belanja hibah dianggarkan Rp 80 miliar, terealisasi Rp 69 miliar. Di mana, masih ada sisa Rp 11,1 miliar yang tidak terealisasi. Bantuan sosial (bansos) Rp 46 miliar terealisasi Rp 43,5 miliar atau kurang Rp 2,5 miliar dari target.

Kemudian, belanja modal dianggarkan Rp 665 miliar, terealisasi Rp 502 miliar. Belanja tanah dianggarkan Rp 75,8 miliar hanya teralisasi Rp 31 miliar atau kurang dari target sebesar Rp 44 miliar.

Belanja peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp 109,7 miliar hanya terealisasi Rp 82 miliar atau sisa Rp 27,7 miliar. Kemudian belanja gedung dan bangunan Rp 234 miliar, terealisasi Rp 184 miliar. Belanja irigasi dan jaringan Rp 200 miliar hanya terealisasi Rp 166,4 miliar.

Kemudian, belanja aset tetap dianggarkan Rp 20,4 miliar kini terealisasi Rp 12,4 miliar. Kemudian, belanja aset tak berwujud dianggarkan Rp 897,6 miliar terealisasi sebesar Rp 753 miliar. Sedangkan belanja BOS yang dianggarkan RP 23,7 miliar terealisasi lebih hingga Rp 24,4 miliar. Belanja tidak terduga dianggarkan Rp 33 miliar terealisasi Rp 4,1 miliar atau hanya terealisasi 12,4 persen.