Minta Lurah Tak Sembarangan Keluarkan SKTM

317

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Pemkab Semarang diminta tanggap terhadap persoalan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, mengatakan, dalam PPDB saat ini banyak ditemukan warga yang secara perekonomian tergolong mampu namun nekat mencari SKTM.

“Kalau setiap orang bisa mendapat SKTM kasihan warga yang benar-benar tidak mampu,” kata The Hok.

Seperti diketahui, dalam PPDB warga miskin mendapat kuota minimal 20 persen dari. Hal itu membuat warga berbondong-bondong mencari SKTM sebagai salahsatu syarat supaya diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan.

“SKTM itu surat keterangan tidak mampu secara ekonomi, bukan surat keterangan tidak mampu masuk ke sekolah tertentu karena nilainya memang tidak memenuhi syarat,” katanya.

Ia sendiri mengakui jika mendapat pelaporan dimana banyak yang mencari SKTM ke kelurahan/pemerintah desa. SKTM tersebut digunakan sebagai salahsatu persyaratan supaya masuk ke dalam kuota 20 persen siswa miskin. Padahal, lanjutnya, banyak dari pencari SKTM tersebut orangtuanya masuk dalam kategori perekonomian menengah ke atas.

Ironi seperti ini menurut The Hok, harus diperhatikan oleh Pemkab Semarang. “Ini perlu di warning, agar desa/kelurahan tidak sembarangan mengeluarkan SKTM untuk keperluan mencari  sekolah,” tegasnya.

Pihak pemerintah desa/kelurahan juga harus selektif dalam mengeluarkan SKTM kepada warganya. “Harus dicek betul apakah yang bersangkutan memang ekonominya tidak mampu, kalau ternyata ekonominya mampu ya jangan diberi SKTM,” harapnya.

Karenannya, ia meminta Pemkab Semarang untuk menyikapi persoalan serius tersebut. dimana SKTM digunakan dalih oleh warga yang tergolong mampu secara perekonomian untuk dapat masuk kesekolah yang diinginkan. Padahal secara nilai, tidak masuk dalam skala kriteria sekolah yang diinginkan tersebut.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono tetap mengingatkan agar para Kepala Desa (Kades) dan lurah memahami regulasi tentang penerbitan SKTM. “Mengingat regulasi PPDB 2018/2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang memberikan kuota sedikitnya 20 persen bagi calon siswa SMA Negeri yang tidak mampu,” kata Sekda yang akrab disapa Soni tersebut.