Pemimpin Harus Peduli Lingkungan

507
DEKLARASI : Staf Aksi dan Kampanye Walhi, Abdul Ghofar saat deklarasi untuk Keadilan Lingkungan dan Agararia Jateng, jelang Pilgub 2018, Kamis (21/6). (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)
DEKLARASI : Staf Aksi dan Kampanye Walhi, Abdul Ghofar saat deklarasi untuk Keadilan Lingkungan dan Agararia Jateng, jelang Pilgub 2018, Kamis (21/6). (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Jelang debat Pilgub Jateng, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengharapkan sosok pemimpin Jateng memiliki sikap peduli lingkungan. Hal ini disampaikan dalam acara Slametan Lingkungan di Warung Sosmets, Jalan Veteran Nomor 3A, Kamis (21/6).

Staf Aksi dan Kampanye Walhi, Abdul Ghofar mengatakan, hingga saat ini masih banyak kasus pencemaran lingkungan yang masih menggantung dan belum ditangani. Berdasarkan catatan Walhi, setidaknya ada lima kasus besar yang masih menjadi PR calon pemimpin Jateng periode 2018-2023 mendatang. Mulai pabrik semen Kendeng dan Kendal, PT Semen Gombong, mega proyek PLTU Batang dan PLTU Cilacap, pencemaran sungai di PT Rayon Utama Makmur Sukoharjo, dan proyek infrastruktur BKT.

Di sisi lain, Walhi juga mendorong kepada paslon untuk melaksanakan KLHS di Pegunungan Kendeng, mengembalikan kawasan lindung di Kawasan Karst Gombong hingga meninjau ulang RT RW Jateng dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. “Kami meminta penegak hukum tidak tebang pilih terhadap perusahaan pencemar dan perusak lingkungan. Paslon juga harus mampu menghentikan kebijakan-kebijakan energi yang merampas hak atas tanah maupun lingkungan hidup masyarakat,” jelasnya.

Acara tersebut sekaligus dalam rangka Halal Bihalal yang dihadiri sebanyak 23 lintas komunitas di Semarang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Keadilan Lingkungan dan Agraria Jateng. Kegiatan tersebut pun dimeriahkan dengan musik akustik dari The Joints dan Navicula.

Sementara itu, Aktivis LBH Semarang, Ivan Wagner menyampaikan kepada paslon yang nantinya terpilih untuk dapat menghentikan kebijakan infrastruktur dan tata kota yang mengalihfungsikan lahan berfungsi lindung dengan memperhatikan hak konstitusional masyarakat. Dia juga meminta penghentian reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (tsa/ida)