Menimbang Sistem Parkir Berlangganan Tetap

493
Ketua Komisi A DPRD Wonosobo (Oleh: Suwondo Yudhistiro, M.Ag.)
Ketua Komisi A DPRD Wonosobo (Oleh: Suwondo Yudhistiro, M.Ag.)

RADARSEMARANG.COM – Wonosobo sekarang ini dijuluki sebagai “Kota Parkir” oleh sebagian masyarakat. Betapa tidak, di setiap pinggir jalan utama berjejer kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Bahkan untuk mencari lokasi parkir yang kosong saja sangat sulit.

Terkadang malah harus putar-putar mencari tempat kosong untuk memarkirkan kendaraan bermotor. Ketika mau berbelanja dari satu tempat ke tempat lain juga harus bayar parkir yang tarifnya terkadang lebih mahal dibandingkan biaya retribusi parkir yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah.

Misalnya, retribusi parkir kendaraan roda dua ketentuannya adalah Rp 500 pertiga jam tapi terkadang bayar Rp 1.000-2.000. Demikian pula untuk kendaraan roda empat yang ketentuannya Rp 1.000 untuk tiga jam parkir, berapa menit pun tetap dikenai biaya retribusi parkir Rp 2.000.

Namun sangat disayangkan, retribusi parkir yang cukup memberatkan masyarakat dan berkontribusi terhadap kesemprawutan dan kemacetan kota dingin tersebut tidak sebanding dengan akumulasi setoran retribusi parkir ke kas daerah yang hanya berkisar antara Rp 400-450 juta pertahun. Memang hasil penarikan retribusi parkir tidak semuanya masuk ke kas daerah karena juga harus berbagi kepada pihak ketiga sebagai penyedia jasa penarikan parkir dan kepada para petugas parkir.

Padahal berdasarkan kajian akademis dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wonosobo, apabila diterapkan sistem parkir berlangganan tetap bagi pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo, dari retribusi parkir bisa menyumbang sekitar Rp 1,8 miliar pertahun ke dalam kas daerah. Sayangnya hasil kajian akademis tersebut sampai saat ini belum juga diimplementasikan sehingga setoran retribusi parkir masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang parkir.

Karena itu untuk meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir, rekomendasi tim kajian dari Universitas Jenderal Soedirman patut dipertimbangkan untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Persoalan parkir ini persoalan serius dalam tata kota. Apalagi jumlah kendaraan bermotor roda dua, rata-rata tiap tahun bertambah 12.000 unit. Sedangkan mobil berkisar 500-1.000 unit. Otomatis bertambahnya kendaraan akan memicu kepadatan lalu lintas.

Selain penerapan Sistem Parkir Berlangganan Tetap, Pemda Wonosobo juga perlu membuat kebijakan agar setiap pertokoan, tempat usaha atau perkantoran yang berada di kota Wonosobo diwajibkan menyediakan ruang parkir bagi para pelanggan agar tidak semua kendaraan berparkir di jalan raya. Atau bisa juga dengan membangun tempat-tempat parkir khusus seperti yang sudah direncanakan dengan membuat lahan parkir di lantai 4 pasar induk dan menjadikan kompleks Plaza sebagai gedung parkir yang terintegrasi dengan sistem Green City yang sedang ditawarkan ke pemerintah Perancis. Mudah mengatakan tapi sulit merealisasikan bukan? (adv)