Badan Pembentukan Perda DPRD Surakarta Studi Banding Penyusunan Raperda ke Wonosobo

311
KENANG-KENANGAN : Ketua Bapemperda Surakarta saat serahkan cenderamata kepada Ketua DPRD Wonosobo. (DOK HUMAS DPRD WONOSOBO)
KENANG-KENANGAN : Ketua Bapemperda Surakarta saat serahkan cenderamata kepada Ketua DPRD Wonosobo. (DOK HUMAS DPRD WONOSOBO)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surakarta melakukan studi banding ke DPRD Kabupaten Wonosobo, Selasa (15/5). Tujuannya untuk mengetahui secara langsung proses penyusunan Raperda.

Wakil Ketua DPRD Surakarta Jaswadi selaku pimpinan rombongan mengungkapkan, pihaknya sengaja datang berkunjung ke DPRD Wonosobo untuk melihat bagaimana proses penyusunan Raperda, baik inisiatif maupun dari eksekutif. Termasuk peran DPRD pasca tersusunnya Perda.

“Kami ingin mengetahui secara langsung proses penyusunan Raperda sampai pengalawannya,” katanya.

Sekretaris DPRD Wonosobo Iip Syarifudin menyampaikan, penyusunan Perda maupun pengajuan Raperda dalam Program Pembentukan Perda di Kabupaten Wonosobo mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Senada, menurut Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat, baik DPRD maupun Pemda dalam pengusulan Raperda dan penyusunan Perda mengacu pada Permendagri 80 tahun 2015, yang mana dalam penyusunannya ada fasilitasi dan evaluasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, sehingga ada harmonisasi dengan aturan di atasnya. “Jika menurut Provinsi tidak sesuai, akan dikembalikan untuk dikaji ulang, agar sesuai dengan beberapa ketentuan di atasnya,” katanya

Terkait Naskah Akademik, bisa disusun setelah Raperda masuk Promperda atau bisa juga sebelumnya. Sedangkan untuk mempertegas agar rancangan Raperda bisa masuk Promperda, pihaknya beserta Pemerintah Daerah membuat Pakta Integritas tiap OPD, sesuai subjek Raperda. “Sehingga usulan Raperda yang diusulkan benar-benar terkawal dan bisa masuk dalam pembahasan di Pansus,” katanya.

Adapun terkait pengawalan Perda oleh DPRD, menurut Wakil Ketua DPRD M.Albar, pihaknya bersama pihak eksekutif, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga tidak hanya masyarakat saja yang paham adanya payung hukum dalam Perda. “Namun tiap anggota DPRD juga paham tiap hal yang ada dalam Perda, dan bisa ikut mengawal agar Perda bisa diterapkan,” katanya.

Albar terus mendorong, pihak pemerintah daerah untuk menerapkan Perda. Termasuk ikut mengawal dalam penyusunan Perbup sebagai petunjuk teknis Perda, melalui mekanisme konsultatif dan pemberian masukan kepada Pemda. “Termasuk mengundang Pemda untuk memberikan klarifikasi jika dirasa ada aturan dalam Perbup yang melenceng dari Perda,” katanya.

Sementara Anggota Badan Pembentukan Perda Miswanto menegaskan, pihaknya senantiasa berupaya agar aturan dalam Perda bukan bersifat melarang, tapi lebih mengatur, sehingga kemanfaatannya akan lebih terasa di tengah masyarakat. “Yang terpenting, dalam alur penyusunan Perda, diupayakan bisa menyajikan aturan yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak, terukur dan rasional,” jelasnya. (ali/ton)