Pungli Rp 597 Juta, Setoran 169 PPAT

Pejabat Nonaktif BPN Kota Semarang Diadili

389
TAK PATUT DICONTOH: Windari Rochmawati saat menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TAK PATUT DICONTOH: Windari Rochmawati saat menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang mendakwa Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati, telah menerima uang sebesar Rp 597 juta. Uang tersebut diduga hasil pungutan di luar biaya resmi pengurusan dokumen agraria. Hal tersebut disampaikan JPU dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (16/5).

“Pungutan liar tersebut antara lain berasal dari 169 pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang dilakukan terdakwa pada kurun waktu Oktober 2017 hingga Februari 2018. Terdakwa sendiri bagian pengecekan dan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang,” beber JPU Kejari Kota Semarang, Zahri Aeniwati, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo didampingi dua hakim ad hoc yang sudah menyandang gelar doktor, yakni Dr Sastra Rasa dan Dr Sinintha Yuliansih Sibarani.

Zahri mengatakan, besaran biaya yang dibebankan dari pengurusan dokumen agraria tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Selain itu, lanjut Zahri, biaya yang dikenakan tersebut harus dibayarkan melalui bank yang sudah ditunjuk.

“Namun terdakwa memungut biaya di luar biaya resmi,” kata Zahri, yang pada persidangan kemarin dicatat oleh panitera pengganti, Sinung Kurniawan.

Dia menjelaskan, terdakwa menentukan besaran biaya tidak resmi untuk pengecekan sertifikat sebesar Rp100 ribu hingga Rp 300 ribu untuk setiap pemohon. Adapun untuk pengurusan hak atas tanah, terdakwa mematok biaya Rp 275 ribu per balik nama. “Bila tidak dibayarkan, terdakwa menyatakan tidak akan segera menyelesaikan proses pengurusan atau menunda penyerahannya,” ujarnya.

Zahri menambahkan, saat penyidikan berhasil diamankan sekitar 135 amplop berisi uang yang tersimpan di meja kerja, tempat indekos, dan mobil wanita asal Klaten tersebut. Kemudian, pada amplop-amplop itu tertera nama-nama pihak yang sedang mengurus dokumen agrarianya.

“Terdakwa bersalah melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,”katanya.