Umrah Backpacker Rawan Diselewengkan

357
Endro Dwi Cahyono (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Endro Dwi Cahyono (ADENNYAR WYCAKSONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM – MARAKNYA program umrah murah yang ditawarkan biro umrah memang sangat menggiurkan. Baru-baru ini beberapa biro umrah di Jawa Tengah memiliki program unik, yakni umrah backpacker dengan harga yang sangat murah hanya pada kisaran Rp 17 jutaan. Sejatinya program ini menyasar kalangan muda yang ingin melakukan ibadah umrah dengan gaya anak muda pula, yakni menginap di hotel yang murah sampai mencari makan sendiri.

Ibadah umrah backpacker sedang trend saat ini. Sayangnya memiliki risiko tinggi dan rawan diselewengkan. Bahkan, patut diwaspadai kalau ada modus ikut rombongan umrah, namun sesampainya di Timur Tengah memisahkan diri dari rombongan, kemudian tinggal dan bekerja di Timur Tengah.

“Sangat rawan diselewengkan, jika pengawasannya lemah. Nanti yang kena malah biro umrah itu sendiri. Misalnya kalau jamaah itu menghilang atau tidak pulang ke Indonesia,” kata Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) Jateng-DIJ, Endro Dwi Cahyono.

Ia menerangkan jika aturan dari Kementrian Agama (Kemenag), standar biaya umrah telah ditetapkan di angka Rp 20 jutaan. Hal tersebut untuk menjaga kualitas, pelayanan dan kepastian berangkat. “Jika ada yang di bawah itu, dikhawatirkan tidak diberangkatkan, walaupun penyelenggaranya biro umrah resmi,” jelasnya.

Menurut Endro, umrah backpacker yang banyak ditawarkan tersebut dinilai mengesampingkan keamanan jamaah umrah. Pasalnya dari segi makanan dan penginapan akan ditekan dengan harga yang murah. Padahal untuk mengeluarkan visa umrah, tidaklah sembarangan. Harus ada proses yang panjang dari Indonesia, maskapai penerbangan, dan Kerajaan Arab Saudi. “Kembali lagi individu nggak bisa mengajukan mandiri, namun kadang ada oknum biro umrah nakal yang bermain. Bisa jadi, dikatakan ilegal,” ungkapnya khawatir.

Wewenang mengeluarkan visa umrah dan memberangkatkan calon jamaah umrah oleh biro umrah dikeluarkan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terdaftar di Kemenag. “Lewat jalur ini aman, sistem informasinya juga ada di Kemenag,” paparnya.

Sipatuh atau sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji khusus ini, akan memperketat pengawasan pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel kepada jamaah. “Dari sistem itu, calon jamaah akan tahu dan Kemenag bisa memantau semua program yang diluncurkan oleh PPIU. Nah temasuk umrah backpacker ini bisa dipantau berangkatnya berapa, naik pesawat apa, hotelnya dimana. Ini tujuannya untuk meminimalisasi penipuan,” paparnya.

Sejatinya biro umrah atau PPIU, lanjut Endro, harus mendampingi semua jamaah umrah yang berangkat. Mulai dari transportasi, penginapan hingga makanan. Dengan biaya murah itu sendiri, dirinya meminta masyarakat untuk waspada dan pemerintah bisa meningkatkan pengawasan terhadap biro umrah yang menyediakan program murah, di bawah ketentuan standar minimal biaya yang telah dikeluarkan dari Kemenag. “Kalau infonya cari makan sendiri, namanya kan ucul dewe-dewe, malah bahaya. Bisa jadi hanya modus untuk menjadi TKI ke Timur Tengah, kayak program backpacker ini,” tegasnya.

Disinggung apakah sudah ada anggota Amphuri yang memiliki program umrah backpacker, Endro menjawab jika sampai saat ini belum ada yang memiliki program tersebut. “Setahu saya nggak ada, risikonya besar kalau sampai ngga pulang dan malah menjadi buruh migran di Timur Tengah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jateng, KH Solikhin, justru mengaku baru mendengar dan baru adanya umrah backpacker saat wartawan koran ini melakukan konfirmasi. Setahunya, umrah hanya melalui biro umrah atau travel agent. “Yang diberi wewenang menyelenggarakan ibadah umrah adalah pemerintah dan masyarakat. Namun selama ini, pemerintah atau Kemenag belum melaksanakan, hanya menyelenggarakan haji. Umrah memang diserahkan ke masyarakat dalam hal ini biro umrah,” tuturnya. (den/ida)